Rico Waas “Gas” Hasil Reses DPRD Medan: Program yang Bisa Dikerjakan, Eksekusi Minggu Ini
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali pentingnya pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik. Putusan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR RI.
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, menilai keterwakilan perempuan di politik tidak boleh hanya bersifat formalitas atau sekadar memenuhi angka kuota.
Menurutnya, kehadiran perempuan di parlemen sangat penting untuk memperkuat perspektif yang lebih inklusif dalam proses penyusunan kebijakan publik.Baca Juga:
"Perempuan memiliki kemampuan, pengalaman, dan sensitivitas sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan," ujar Cindy, Jumat (29/5/2026).
Ia menegaskan, ruang politik harus semakin terbuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional.
Cindy juga menilai putusan MK tersebut menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memperkuat demokrasi yang lebih representatif.
Menurutnya, keterlibatan perempuan di parlemen dapat memperkuat pengawasan terhadap berbagai isu penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan, hingga kesejahteraan keluarga.
"Ketika diberikan kesempatan, perempuan mampu hadir sebagai pemimpin dan representasi rakyat yang bekerja nyata," katanya.
Lebih lanjut, Cindy mendorong perempuan, khususnya generasi muda, agar lebih percaya diri terjun ke dunia politik dan mengambil peran dalam kepemimpinan nasional.
"Politik tidak boleh lagi dipandang sebagai ruang yang terbatas bagi perempuan. Hari ini perempuan harus hadir, bersuara, dan ikut menentukan arah masa depan Indonesia," tegasnya.*
(mt/dh)
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) bersilaturahmi dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Barat Daya, H. Hasrul H
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan masyarakat suku Dayak tetap diperbolehkan mendaftar seb
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso terkai
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp401 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan belum mencapai separuh dari total keluarga yang menjadi sasaran. Hingga Se
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta sekolahsekolah di Kabupaten Karo meningkatkan kewaspadaan menyusul erupsi Gunung S
PERISTIWA