Rp972 Miliar Dana TKD Difokuskan Bangun Infrastruktur, Aceh Percepat Pemulihan Pascabencana
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memprioritaskan pemulihan infrastruktur sebagai fokus utama penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahu
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi terkait pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyebut ada sejumlah kepala negara yang tidak mendapatkan respons saat ingin bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional.
Teddy menegaskan, penentuan agenda pertemuan Presiden dengan para pemimpin dunia dilakukan berdasarkan pertimbangan strategis dan prioritas kepentingan nasional yang ditentukan langsung oleh Presiden Prabowo bersama Menteri Luar Negeri Sugiono.
Menurut Teddy, tidak semua permintaan pertemuan harus dilakukan secara tatap muka karena ada sejumlah komunikasi diplomatik yang dapat dilakukan melalui jalur lain, termasuk komunikasi langsung maupun melalui saluran diplomasi resmi.Baca Juga:
"Pertemuan dengan kepala negara lain dalam sebuah forum internasional ditentukan langsung oleh Presiden bersama Menteri Luar Negeri berdasarkan skala prioritas dan kepentingan Indonesia," kata Teddy dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan Dino Patti Djalal yang mengungkapkan adanya kepala negara, termasuk Presiden Finlandia dan salah satu pemimpin negara ASEAN, yang disebut tidak mendapat respons saat mengajukan permintaan pertemuan dengan Presiden Prabowo dalam agenda internasional.
Teddy menegaskan bahwa Presiden dan Menteri Luar Negeri memiliki pertimbangan khusus dalam menentukan pertemuan yang dianggap strategis bagi kepentingan bangsa.
Ia menjelaskan, ada pertemuan yang harus dilakukan secara langsung, ada yang cukup melalui komunikasi telepon, dan ada pula agenda diplomasi yang tidak perlu dipublikasikan kepada masyarakat.
Menurutnya, diplomasi tidak selalu terlihat di ruang publik karena banyak komunikasi antarnegara dilakukan secara tertutup demi efektivitas hubungan bilateral maupun multilateral.
Teddy juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan. Namun, ia meminta agar penilaian terhadap aktivitas diplomasi pemerintah tetap mengacu pada hasil nyata yang telah dicapai Indonesia dalam berbagai sektor.
Ia menilai sejumlah capaian diplomasi yang diraih selama masa pemerintahan Prabowo menjadi bukti bahwa hubungan luar negeri Indonesia berjalan aktif dan produktif.
Pemerintah, lanjut Teddy, akan terus mengedepankan kepentingan nasional dalam setiap agenda diplomasi dan kerja sama internasional yang dijalankan.*
(k/dh)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memprioritaskan pemulihan infrastruktur sebagai fokus utama penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana pembatasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu menuai perhatian DPR RI. Wak
NASIONAL
JAKARTA Ahli Hukum Perbankan sekaligus mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menilai duga
NASIONAL
Oleh Samuel F. SilaenDI tengah optimisme yang terus disampaikan pemerintah mengenai prospek ekonomi nasional, Indonesia sesungguhnya mengha
OPINI
GARUT Tragedi meninggalnya seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) saat mendampingi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) d
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah menutup perdagangan akhir pekan dengan kinerja impresif. Mata uang Garuda tercatat sebagai yang paling kuat d
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memerintahkan penanganan cepat terhadap seorang warga penderita tumor
KESEHATAN
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara Japorman Saragih menjagokan Tim Nasional Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga nelayan di Kabupaten Nias S
PEMERINTAHAN