AHY Bicara Kekuasaan Tak Selamanya, Golkar: Sinyal Siap Maju Pilpres 2029

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengenai kekuasaan yang bukan milik seseorang untuk selamanya.

Doli menilai pernyataan AHY tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu mulai membuka peluang untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

"Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara," kata Doli kepada wartawan, Senin, 7 September 2026.

Baca Juga:

• Diisukan Hendak Dimakzulkan, Bupati Tapteng: Maaf Buat Para Pengganggu, Sejengkal Pun Saya Gak Mundur

Namun, Doli menyoroti posisi AHY yang saat ini berada di dalam pemerintahan.

Menurut dia, pernyataan AHY memiliki gestur politik yang berbeda jika dilihat dari posisi Demokrat yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujar Doli.

"Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi," tambahnya.

Doli mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, DPR maupun partai politik.

Ia menilai dinamika politik menuju Pilpres 2029 mulai semakin terlihat.

"Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata 'magnet' Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda," ungkap dia.

Doli kemudian menyinggung sejumlah pihak yang dinilai mulai menunjukkan arah politik menjelang Pemilu 2029.

Salah satunya adalah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang sebelumnya disebut telah menunjukkan kesiapan politik.

Doli juga menyebut munculnya poros politik Cikeas yang dikaitkan dengan keluarga Yudhoyono dan Partai Demokrat.

"Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu 'poros politik' (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi 'poros politik' (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada 'satu kapal' di dalam pemerintahan," kata dia.

Meski melihat adanya dinamika politik menuju Pilpres 2029, Doli mengatakan Partai Golkar menghormati setiap keputusan politik yang diambil partai lain.

Menurut dia, setiap partai memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk menentukan sikap serta agenda politiknya masing-masing.

"Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu 'poros politik' penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik," kata dia.

"Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," imbuhnya.

Sebelumnya, AHY berbicara mengenai pengalaman Partai Demokrat dalam perjalanan politik Indonesia.

Ia mengatakan partainya pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, serta pernah mengalami kemenangan dan kekalahan dalam pemilu.

Menurut AHY, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa nilai-nilai demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun.

"Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 September 2026.

AHY kemudian menyinggung pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Menurut dia, pergantian kekuasaan setelah dua periode pemerintahan SBY berlangsung secara damai dan demokratis.

"Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," jelas AHY.

"Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai," imbuhnya.

Pernyataan AHY tersebut kemudian mendapat sorotan dari Doli.

Ia menilai dinamika tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai Pilpres 2029 mulai muncul meski pelaksanaannya masih beberapa tahun lagi.*(d/ad)

Diisukan Hendak Dimakzulkan, Bupati Tapteng: Maaf Buat Para Pengganggu, Sejengkal Pun Saya Gak Mundur

Video Prabowo dan Putin di Rusia Dipelintir, Sahroni Desak Polisi Beri Efek Jera: Jangan Dibiarkan!

Gunung Anak Krakatau Masih Siaga, Ini Perintah Presiden Prabowo

Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Pengamat Dorong Reshuffle Kabinet: Cari “Pemain” yang Siap

Jokowi: Pemimpin Tak Cukup Paham Strategi dan Kekuasaan, Tapi Harus Mengerti Rakyat

AHY: Hukum Tak Boleh Berubah karena Nama, Jabatan, Kekayaan, atau Kedekatan dengan Kekuasaan