PKS Ingatkan Prabowo soal Reshuffle Kabinet: Jangan Ada Lagi Pembantu Kena Kasus Korupsi

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar evaluasi kabinet juga memperhatikan aspek integritas dan pencegahan korupsi.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan Presiden Prabowo perlu memilih pembantu yang dapat menjalankan pemerintahan sekaligus menjaga integritas.

Baca Juga:

• Ekspor Beras Indonesia ke Malaysia dan Pertanyaan dari Tiga Supermarket

"Mendoakan Presiden bisa bijak mencari pembantu. Jangan ada lagi pembantu yang kena kasus korupsi. Pengawasan dan kepemimpinan mesti tegas dan bisa mencegah korupsi," kata Mardani Ali Sera, Minggu (20/9/2026).

Menurut Mardani, evaluasi terhadap anggota kabinet perlu menggunakan ukuran atau parameter yang jelas.

Ia juga menyebut pandangan masyarakat sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi.

"Mesti jelas parameternya. Benar hak prerogatif tapi common sense dan opini publik juga utama," ujar dia.

Wacana reshuffle muncul setelah Prabowo membicarakan evaluasi kabinet dalam program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan evaluasi terhadap jajaran pemerintah dilakukan secara terus-menerus.

Ia juga menyebut waktu dua tahun cukup bagi anggota kabinet untuk menunjukkan kemampuan dan kinerjanya.

"Atau Bapak merasa bahwa, 'Wah, 2 tahun ini sudah waktunya saya melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet saya'. Artinya, akan ada reshuffle besar-besaran, Pak? Yang mungkin Bapak pertimbangkan gitu ya," tanya Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Rivana Pratiwi.

"Jadi begini, kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tetapi saya katakan juga kepada tim, ingat ya ibarat kita kesebelasan sepak bola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar," jawab Prabowo.

Prabowo kemudian menjelaskan bahwa ada sejumlah kementerian yang tidak berada di garis depan dalam menjalankan prioritas pemerintah.

Menurut dia, kementerian tersebut tetap bekerja sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing.

"Jadi pada saat ini ada beberapa kementerian yang tentunya istilahnya tidak di garis depan, tetapi mereka mengerti. Dan mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan reshuffle dapat dilakukan untuk menempatkan orang sesuai kompetensi dan posisi yang dibutuhkan pemerintah.

"Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener," katanya.

Selain persoalan kecocokan posisi, Prabowo menyebut masalah yang berkaitan dengan pejabat juga dapat menjadi pertimbangan dalam pergantian.

"Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, 'Pak, ini..', ya kan. 'Pejabat ini begini, begini, begini'. Ya, gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. 'You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan', saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia," lanjutnya.

Prabowo kemudian menanggapi pertanyaan mengenai momentum dua tahun pemerintahannya.

Menurut dia, waktu tersebut menjadi kesempatan bagi masing-masing anggota kabinet untuk menunjukkan kemampuan.

"Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya," jawab Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi dasar munculnya kembali pembahasan mengenai kemungkinan reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.

Namun, dari pernyataan yang disampaikan, Prabowo belum mengumumkan daftar menteri yang akan diganti maupun waktu pelaksanaan reshuffle berikutnya.* (d/ad)

Ekspor Beras Indonesia ke Malaysia dan Pertanyaan dari Tiga Supermarket

Wagub Sumut Ikut Fun Run 5K, HUT ke-81 TNI Jadi Momentum Dekatkan TNI dan Rakyat

Eks PM Malaysia Najib Razak Jadi Tahanan Rumah, Menteri Perhubungan Protes dan Pilih Mundur dari Kabinet Anwar Ibrahim

Bahlil Disebut Tak Akan Nyapres pada 2029, Ini Rencana Ketua Umum Golkar

46 Desa dan Kelurahan di Sumut Ajukan Proposal Kampung Kreatif, Berpeluang Dapat BKK hingga Rp50 Miliar

Purbaya Capres Alternatif 2029?