Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran, Menhut Raja Juli: Mungkin Besok Mas Kaesang, Lusa Jan Ethes

JAKARTA — Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi gugatan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Raja Juli menyebut gugatan tersebut sebagai bagian dari manuver politik.

Ia menilai dinamika politik semestinya berlangsung secara transparan dan mengedepankan politik yang beradab.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.928 per Dolar AS, Ini Faktor yang Menekannya

"Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern yang serba transparan ya, dan politik yang beradab perlu dikedepankan. Jadi saya kira ini adalah manuver-manuver politik yang tidak beradab ya," kata Raja Juli, Jumat, 25 September 2026.

Raja Juli juga menyinggung kondisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini, menurut dia, tengah berfokus menangani sejumlah persoalan, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

"Saat sekarang ini kita sedang mengalami karhutla, Pak Presiden sekarang sedang sibuk menata bangsa ini, masa masih diurus hal-hal yang remeh-temeh ya," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli turut mengaitkan polemik syarat pendidikan Gibran dengan persoalan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya juga menjadi sorotan publik.

Ia berseloroh bahwa persoalan serupa dapat berlanjut kepada anggota keluarga Jokowi lainnya.

"Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes gitu ya," ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memeriksa sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Salah satu hal yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut adalah pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan berlangsung di MK, Jakarta, pada Senin, 21 September 2026 malam.

Perkara itu diajukan oleh 12 pemohon.

Salah satunya adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana.

Adapun Bambang Widjojanto menjadi salah satu kuasa hukum dalam perkara tersebut.

Di tengah gugatan tersebut, Jokowi menjelaskan riwayat pendidikan putra sulungnya.

Jokowi mengatakan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama di Solo, Jawa Tengah.

Setelah itu, Gibran melanjutkan pendidikan sekolah menengah di Singapura.

"Mas Gibran itu SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura," kata Jokowi di Banjarsari, Solo, Kamis, 24 September 2026.

Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, Gibran melanjutkan studi ke UTS Insearch di Australia.

Jokowi menjelaskan lembaga tersebut merupakan program pathway sebelum Gibran melanjutkan pendidikan berikutnya.

"Kemudian, itu di O-Level, setelah masuk kemudian masuk ke UTS Insearch, ini pathway supaya tahu, setelah dari situ seingat saya tiga tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya," ujarnya.* (di/ad)

Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.928 per Dolar AS, Ini Faktor yang Menekannya

Begini Tanggapan Jokowi Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

KPU Akui Tak Verifikasi Langsung Syarat Pendidikan Gibran ke Dinas Pendidikan

Vonis Banding Nadiem Makarim Dipangkas Jadi 9 Tahun, Uang Pengganti Turun Jadi Rp548 Miliar

Korupsi Tata Kelola Nikel: Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dituntut 5,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp4,15 Miliar

Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Executive Chairman Tempo Scan Group ke Oknum Imigrasi