Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

Menurutnya, hal itu merupakan pernyataan lucu. "Kok Ombudsman didesak berhenti memerdulikan penderitaan rakyat. Maksudnya apa? Justru UU mengamanahkan Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang membuat rakyat menderita. Menderita karena ada rasa ketidakadilan," tegas Toto.

Haneda Sri Lastoto mengingatkan, agar kedua anggota DPR RI itu berhati-hati dalam memberi komentar ke publik. "Sebelum memahami regulasinya, sebaiknya jangan bicara. Kami rakyat ini yang malu membaca komentarnya," tegas Haneda dengan tertawa.

DUA KEMUNGKINAN
Lebih jauh Abyadi Siregar menduga, ada beberapa kemungkinan sehingga kedua anggota DPR RI itu berkomentar seperti itu. Pertama, kemungkinan bisa saja karena kedua anggota DPR RI itu memang sama sekali belum membaca UU Nomor 37 tahun 2008 itu dengan baik.

"Tapi, kalau itu yang terjadi, sangat lucu. Masa sekelas anggota DPR mau bicara sesuatu yang tidak dia pahami? Ini kan kacau," tegasnya.

Kemungkinan kedua, jangan-jangan pernyataan itu pesan dari yang berusaha melindungi atau mempertahankan keberadaan fasilitas mewah di Lapas. Bisa saja karena ada penghuni kamar mewah yang mereka kenal, atau karena alasan lain. "Tapi saya berharap tidak begitu," tegas Abyadi Siregar.

RDP KOMISI II DPR RI
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) akhir September 2026, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta Ombudsman berhenti memedulikan penderitaan rakyat, melainkan meminta agar pengawasan tidak berhenti pada penanganan kasus per kasus (insidental) saja.

Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga menegaskan Ombudsman harus masuk ke wilayah perbaikan sistem pelayanan publik secara komprehensif dan nasional.

Sementara anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bob Andika Mamana Sitepu, meminta Ombudsman RI memublikasikan identitas pelapor terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong.

Menurut Bob, identitas pelapor perlu dibuka agar publik mendapat kejelasan dan tidak menganggap temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong hanya rekayasa atau "pandai-pandainya" Ombudsman saja.*

Abyadi Siregar Kembali ke Dunia Jurnalistik, Resmi Jabat Pimpinan Redaksi BITV

KPK Panggil Herman Herry Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Presiden

Puan soal Anggota DPR Terlibat Judol: Sebut Namanya, Biar Tak Ada Fitnah

Ribuan Apdesi Kembali Menggelar Aksi di Depan Gedung DPR, Jakarta

Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Tak Ada Unsur Genting

Polisi Kawal Distribusi Surat Suara Pemilu 2024 Dari Pelabuhan Ambon