Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
PALANGKA RAYA – Sejumlah pemuda di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya karena menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum memberikan hasil nyata.
Menanggapi desakan tersebut, Raja Juli menegaskan pemerintah tetap bekerja menangani kebakaran dan kabut asap yang telah berdampak pada masyarakat selama sekitar tiga bulan terakhir.
Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat meninjau lokasi karhutla di kawasan Taman Nasional Sebangau, Jalan Tjilik Riwut Km 23, Palangka Raya, Selasa, 13 Oktober 2026.Baca Juga:
Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah memiliki kepedulian terhadap warga yang terdampak kabut asap.
Kondisi tersebut, menurut dia, justru menjadi dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan kebakaran.
"Kami dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang tiga bulan terakhir terpapar asap. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Sama sekali kita tidak lepas tangan atau cuci tangan," ujar Raja Juli, Selasa (13/10/2026).
Raja Juli menyatakan kondisi yang dialami masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Penanganan karhutla, kata dia, perlu terus diperkuat, terutama di wilayah yang masih memiliki potensi kebakaran dan menghasilkan asap.
Menteri Kehutanan itu juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat mengenai penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Ia menilai kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pemerintah bekerja lebih keras.
"Kritik, saran, bahkan kritik pedas sekalipun kami terima sebagai vitamin untuk bekerja lebih keras lagi. Kami butuh dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa bersama-sama menghadapi bencana ini," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah sejumlah pemuda menggelar aksi protes di depan hotel tempat Raja Juli menginap pada Senin malam, 12 Oktober 2026.
Dalam aksi itu, para pemuda menyoroti penanganan karhutla di Kalteng yang mereka nilai belum menunjukkan hasil nyata.
Mereka juga mendesak pemerintah pusat mengambil langkah yang lebih tegas untuk mengatasi kebakaran dan dampak kabut asap.
Salah seorang perwakilan pemuda yang mengikuti aksi, Aris, bahkan meminta Raja Juli mengundurkan diri apabila tidak mampu memberikan solusi konkret terhadap persoalan tersebut.
"Kalau tidak bisa menjadi Menteri, mending mengundurkan diri saja dari Menteri Kehutanan," seru Aris dalam aksi tersebut.
Desakan mundur itu mencerminkan kekecewaan para peserta aksi terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Raja Juli menegaskan pemerintah tidak lepas tangan dan menyatakan siap menerima kritik sebagai dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan kebakaran.
Penanganan karhutla di wilayah tersebut masih menjadi perhatian karena kebakaran dan kabut asap berdampak pada kehidupan masyarakat.
Pemerintah dituntut terus memperkuat langkah penanggulangan agar risiko kebakaran dapat ditekan dan paparan asap terhadap warga berkurang.* (d/ad)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL