Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terbawah dalam daftar menteri dengan penilaian terendah di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan survei Arawicaksa Institute, Bahlil memperoleh skor rata-rata 1,2 dari skala 0–10.
Selain Bahlil, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid juga masuk dalam daftar menteri dengan skor rendah.Baca Juga:
Hasil survei ini menjadi salah satu catatan evaluasi terhadap kinerja para menteri menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto.
Sejumlah persoalan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah disebut turut memengaruhi penilaian publik.
Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan penilaian masyarakat terhadap para menteri dipengaruhi berbagai persoalan yang berkembang selama pemerintahan berjalan.
Menurut Rudi, salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik terhadap Kementerian ESDM adalah dinamika harga bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah berhasil menahan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Namun, kenaikan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, turut mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite.
Kondisi tersebut disebut memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Meskipun pemerintah berhasil menahan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah, naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax mendorong terjadi migrasi konsumen ke Pertalite dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU," jelas Rudi dalam keterangannya, Selasa, 13 Oktober 2026.
Selain Bahlil, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memperoleh skor 1,3. Rudi mengatakan berbagai kabar mengenai pelaksanaan program Koperasi Desa perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Berbagai kabar miring terhadap pelaksanaan program Kopdes perlu mendapat perhatian, supaya target mendorong ekosistem perekonomian desa bisa berjalan lebih baik dan mendapat penerimaan publik," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh skor 1,5. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendapat skor 1,6.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid berada di posisi berikutnya dengan skor rata-rata 1,8.
Menurut Rudi, penilaian terhadap Nusron antara lain berkaitan dengan sorotan publik terhadap kasus dugaan suap yang menyeret sejumlah petinggi kementerian, politikus, dan pengusaha properti.
Nama Nusron juga disebut dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang masih menjalani proses persidangan.
Penyebutan nama seseorang dalam suatu perkara tidak serta-merta membuktikan keterlibatan atau kesalahannya.
Penilaian tersebut merupakan bagian dari temuan survei dan penjelasan peneliti mengenai isu yang menjadi perhatian publik.
Daftar 10 Menteri dengan Skor Terendah
Berikut daftar 10 menteri dengan skor rata-rata terendah berdasarkan survei Arawicaksa Institute:
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: 1,2
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto: 1,3
- Menteri HAM Natalius Pigai: 1,5
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait: 1,6
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid: 1,8
- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: 2,0
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono: 2,1
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini: 2,2
- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: 2,2
- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo: 2,3

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, evaluasi terhadap kinerja para menteri kembali menjadi sorotan, seiring dengan perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan pemerintah.
Rudi menegaskan, evaluasi perlu dilakukan secara objektif untuk mendukung keberhasilan program pemerintah ke depan, dengan tetap mempertimbangkan dinamika dukungan politik.
Survei Arawicaksa Institute dilaksanakan pada 3–8 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling, yakni pengambilan sampel secara bertahap berdasarkan sejumlah tingkatan.
Survei tersebut memiliki margin of error atau batas kesalahan sebesar ±2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei ini menggambarkan penilaian responden dalam periode penelitian.
Skor yang diperoleh tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan mutlak mengenai kinerja setiap menteri.* (di//ad)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL