JAKARTA— Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan bahwa sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan mulai dapat digunakan di Jepang pada 17 Agustus 2025 mendatang.
Pengumuman ini disampaikan Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/7/2025).
Baca Juga:
"Kami terus memperluas kerja sama QRIS antarnegara. Kami merencanakan mulai 17 Agustus tahun ini QRIS sudah bisa dipakai untuk transaksi outbound di Jepang," ujar Perry di hadapan anggota dewan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi BI dalam mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran internasional, sekaligus mendukung kemudahan transaksi bagi warga negara Indonesia di luar negeri.
Baca Juga:
Tak hanya Jepang, Perry juga mengungkap bahwa penggunaan QRIS di Tiongkok saat ini tengah dalam tahap uji coba.
Sistem tersebut akan tersambung langsung dengan jaringan pembayaran QR di Negeri Tirai Bambu, yang dikenal dengan tingkat penetrasi digitalisasi transaksi yang tinggi.
Selain itu, BI juga menjajaki kerja sama strategis dengan Arab Saudi, khususnya dalam menyambungkan QRIS dan uang elektronik Indonesia ke dalam kartu nusuk, yakni kartu identitas resmi yang digunakan oleh seluruh jemaah haji dan umrah.
"Kami juga terus berdiskusi dengan otoritas di Saudi Arabia agar QRIS dan uang elektronik Indonesia bisa dimasukkan dalam kartu nusuk," terang Perry.
Dengan begitu, jemaah haji dan umrah dari Indonesia nantinya bisa menggunakan QRIS yang terintegrasi dalam kartu nusuk untuk melakukan berbagai transaksi selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Langkah BI ini sejalan dengan tren global dalam memperluas konektivitas sistem pembayaran lintas batas, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan transaksi bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, termasuk wisatawan dan jemaah ibadah.
Sebelumnya, QRIS telah dapat digunakan di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyatakan keheranannya atas tuntutan 7 tahun penjara yang dija
Nasional
SIMALUNGUN Kepala Desa Banjar Hulu, berinisial K, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBDes oleh Kejaksaan Negeri (Ke
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, akhirnya angkat suara terkait beredarnya surat ber
Nasional
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengecam keras tuntutan ringan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap l
Nasional
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dengan hukuman penjara selam
Pemerintahan
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (4/7/2025), turun 12,859 poin atau 0,19 ke level 6
Ekonomi
BELU Wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan, Satgas Yonif 741/Garuda Nusantara (GN) Pos Fatubesi Atas turut b
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia memastikan hingga saat ini belum menerima nota diplomatik resmi dari Pemerintah Brasil terkait insiden kematia
Nasional
JAKARTA Kabar duka menyelimuti dunia hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, yang akrab disapa Arman, meninggal dunia di J
Sosok
MEDAN Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi menunjuk Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kaja
Nasional