
Zudan Arif Fakrulloh Tegaskan Korpri Jadi Rumah Pemersatu 5,4 Juta ASN
JAKARTA Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merupakan r
NasionalJAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjelaskan fungsi International Mobile Equipment Identity (IMEI) sebagai identitas resmi perangkat ponsel yang telah terdaftar di sistem pemerintah.
Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pengguna apabila ponselnya hilang atau dicuri.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni, mengatakan dengan adanya sistem IMEI, ponsel hasil tindak pidana dapat diblokir sehingga tidak memiliki nilai ekonomis bagi pelaku kejahatan.Baca Juga:
Sebaliknya, konsumen yang membeli perangkat resmi dapat merasa lebih aman dan nyaman menggunakan ponselnya.
"Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Jika ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Apabila ditemukan kembali, perangkat bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat," ujar Wayan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/10).
Selain memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau pencurian, IMEI juga berfungsi untuk mencegah peredaran ponsel ilegal (black market), melindungi konsumen dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, serta membantu aparat keamanan dalam mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel.
Wayan menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI yang tengah dibahas bukanlah aturan seperti balik nama kendaraan bermotor.
"Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri," jelasnya.
Wacana kebijakan ini muncul sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap disalahgunakan ketika ponselnya hilang atau dicuri.
Saat ini, wacana tersebut masih dalam tahap pengumpulan masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi, sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat pimpinan.
"Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, dengan tujuan mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut," tambah Wayan.
Kemkomdigi menegaskan bahwa kebijakan blokir IMEI secara sukarela ini merupakan upaya perlindungan konsumen dan menjaga keamanan ekosistem digital di Indonesia, bukan menambah aturan birokratis yang memberatkan masyarakat.*
JAKARTA Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merupakan r
NasionalJAKARTA Matahari selama ini dikenal sebagai pusat tata surya sekaligus sumber utama cahaya dan energi bagi kehidupan di Bumi.adsense N
Sains & TeknologiPADANGSIDIMPUAN Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan, Mathrios Zulhidayat Hutasoit, memimpin langsung kegiatan
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menega
NasionalJAKARTA Mobile Legends Professional League Indonesia Season 16 (MPL S16) memasuki pekan ketujuh dengan sajian tiga laga krusial pada Min
Sains & TeknologiSAMOSIR Tragedi kebakaran hebat yang meluluhlantakkan delapan rumah warga di Sidaji, Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samo
PeristiwaBATU BARA Sebuah video tawuran antar Bocah Cilik (Bocil) viral di media sosial pada malam Kamis, 2 Oktober 2025, yang terjadi di Pasar R
Hukum dan KriminalJAKARTA Selebgram dan influencer Azizah Salsha mengisyaratkan dirinya telah membuka lembaran baru dalam hidup setelah resmi bercerai dar
EntertainmentJAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) memamerkan kapal selam tanpa awak bernama Autonomous KSOT008 dalam perayaan HUT ke80 TNI di Sila
NasionalJAKARTA Presiden ke5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan apresiasi terhadap la
Politik