Rico Waas Terima Rekomendasi LKPJ 2025 DPRD Medan, Janji Jadikan Catatan sebagai Evaluasi Kinerja
MEDAN Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menerima langsung rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan terhadap Laporan Kete
PEMERINTAHAN
MEDAN - Laporan investigasi terbaru mengungkap bahwa platform media sosial TikTok diduga mengarahkan pengguna yang masih di bawah umur ke konten seksual dan pornografi eksplisit melalui fitur saran kata pencarian.
Temuan ini berasal dari riset yang dilakukan oleh lembaga pengawas nirlaba asal Inggris, Global Witness.
Global Witness membuat tujuh akun TikTok baru di Inggris yang berpura-pura berusia 13 tahun, batas minimal usia untuk membuat akun di platform tersebut.Baca Juga:
Akun-akun ini dibuat menggunakan ponsel yang telah direset tanpa riwayat pencarian sebelumnya.
Dalam investigasi yang dipublikasikan pada 3 Oktober 2025, Global Witness menemukan bahwa fitur saran pencarian TikTok menampilkan konten dengan muatan seksual yang cukup eksplisit bahkan saat pengguna mengaktifkan "mode terbatas."
Mode terbatas ini sejatinya dirancang untuk membatasi paparan terhadap konten yang tidak nyaman, termasuk konten bernuansa seksual, sebagaimana tercantum dalam panduan resmi TikTok.
Temuan lain menunjukkan bahwa dalam tiga dari tujuh akun uji coba, saran pencarian seksual muncul hanya dalam klik pertama di kolom pencarian.
Selain itu, platform tersebut menampilkan konten pornografi hanya dalam beberapa klik setelah akun dibuat.
"Masalah utama bukan hanya TikTok menampilkan konten pornografi kepada anak di bawah umur, tetapi algoritma pencarian mereka secara aktif mendorong anak-anak menuju konten tersebut," jelas Global Witness dalam laporannya.
Menanggapi laporan ini, juru bicara TikTok menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga keselamatan penggunanya.
"Begitu kami mengetahui klaim ini, kami segera melakukan investigasi, menghapus konten yang melanggar kebijakan, dan meluncurkan perbaikan pada fitur saran pencarian," ujar perwakilan TikTok.
TikTok menegaskan memiliki lebih dari 50 fitur dan pengaturan yang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan remaja.
Perusahaan juga mengklaim melakukan penghapusan sekitar 6 juta akun anak di bawah umur setiap bulan secara global melalui teknologi deteksi usia dan pelatihan tim moderasi untuk mengenali tanda-tanda penggunaan akun oleh anak di bawah 13 tahun.
Laporan ini dirilis beriringan dengan penerapan aturan tambahan dari Undang-Undang Keamanan Online Inggris (Online Safety Act) yang mulai berlaku sejak Juli 2025.
Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan teknologi melakukan pemeriksaan usia demi melindungi anak-anak dari konten berbahaya seperti pornografi dan unggahan yang berpotensi melukai diri sendiri.
Meski demikian, beberapa kelompok kritikus, seperti Electronic Frontier Foundation, mengingatkan bahwa verifikasi usia secara ketat bisa berisiko mengancam privasi seluruh pengguna, tak hanya anak-anak.*
(cn/a008)
MEDAN Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menerima langsung rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan terhadap Laporan Kete
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua TP PKK Airin Rico Waas menekankan pentingnya kegiatan mendongeng sebagai sarana penguatan literasi dan numerasi anak usia di
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Belasan siswa SD Swasta As Syifa di Desa Jati Rejo, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, diduga mengalami keracunan usai m
PERISTIWA
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menilai kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan sepanjang tahun anggaran 2025 masih belum o
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan sikap netral dalam proses pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan (PWPM)
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Konten kreator asal Perbaungan, Serdang Bedagai, Prayuka Uganda alias Yuka, dituntut 8 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa pen
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menolak menerima hibah bangunan terapung yang menyerupai masjid di kawasan Water Front City at
PEMERINTAHAN
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Ko
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Rancangan P
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil pem
PEMERINTAHAN