Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Gelombang perlawanan terhadap penggunaan karya kreatif dalam pelatihan AI generatif kini menjalar ke Jepang.
Tiga raksasa industri kreatif, Studio Ghibli, Square Enix, dan Bandai Namco, secara resmi menuntut OpenAI menghentikan penggunaan karya mereka dalam pelatihan model video generatif Sora 2.
Melalui asosiasi industri hak cipta CODA (Content Overseas Distribution Association), ketiganya menuding sistem "opt-out" OpenAI melanggar hukum hak cipta Jepang, yang mewajibkan izin eksplisit pemilik karya (opt-in) sebelum digunakan.Baca Juga:
Sora 2 dan Bayangan Gaya Ghibli
Dalam beberapa bulan terakhir, model text-to-video Sora 2 milik OpenAI memukau dunia dengan kemampuannya mengubah teks sederhana menjadi animasi realistis.
Namun sejumlah hasilnya diduga meniru gaya khas Studio Ghibli dan karakter ikonik dari game Square Enix hingga Bandai Namco.
CODA menilai kemiripan ini menunjukkan bahwa karya anggotanya telah digunakan untuk melatih AI.
Fenomena serupa pernah muncul saat GPT-4o ramai menghasilkan gambar "bergaya Ghibli," memicu kekhawatiran soal batas etika dan hukum dalam pelatihan AI menggunakan karya berhak cipta.
Opt-Out vs Opt-In: Sengketa Hukum
Sengketa ini muncul dari perbedaan pendekatan hukum antara AS dan Jepang. OpenAI menerapkan sistem opt-out: pemegang hak cipta harus aktif meminta agar karya mereka dikecualikan.
CODA menegaskan, hukum Jepang mewajibkan opt-in, izin eksplisit sebelum karya digunakan.
"Penggunaan sistem opt-out bukan alasan pembenar atas pelanggaran hak cipta," tegas CODA.
Mereka menuntut agar OpenAI menjamin karya anggotanya tidak digunakan lagi tanpa persetujuan tertulis.
Dampak Global bagi Industri AI
Meski langkah hukum CODA belum resmi, tekanan ini menandai potensi perubahan besar di industri AI global.
Bila berhasil, OpenAI dan perusahaan serupa harus beralih ke sistem opt-in, sehingga sumber data pelatihan akan menyusut.
Meski begitu, hal ini bisa memperkuat posisi kreator, memastikan mereka tidak lagi menjadi korban "penambangan data" tanpa izin.
Kasus ini bukan sekadar soal Ghibli atau game Jepang. Ia berpotensi menjadi ujian global pertama hukum hak cipta di era AI generatif, antara kreativitas manusia dan kecerdasan buatan yang belajar dari karya tersebut.*
(vo/a008)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN