Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, – Pertumbuhan transaksi keuangan digital di Indonesia semakin pesat.
Data Bank Indonesia mencatat nilai transaksi QRIS melesat menjadi Rp 659,93 triliun dari 6,24 miliar transaksi pada 2024, sementara transaksi uang elektronik naik 34,62 persen menjadi Rp 2,5 kuadriliun.
Namun, perkembangan ini tidak lepas dari risiko penipuan (scam) yang meningkat tajam.Baca Juga:
Menurut laporan Indonesia Anti-Scam Center (IASC), tercatat 323.841 laporan penipuan selama setahun sejak peluncurannya pada November 2024.
Fenomena ini menuntut langkah pengamanan yang tepat agar pelaku industri dan pengguna terlindungi, tanpa memberatkan pihak manapun.
Salah satu regulasi yang diterapkan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbaru, yang mewajibkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTET) untuk transaksi berisiko tinggi, yaitu transaksi keuangan yang tidak dilakukan secara tatap muka.
Namun, kebijakan ini menuai kritik karena bisa menambah biaya operasional bagi industri maupun pengguna, serta berpotensi menghambat inklusi keuangan—terutama di wilayah tertinggal.
Para pakar menilai, titik paling rentan dalam transaksi elektronik adalah literasi digital dan keuangan masyarakat, bukan sekadar penggunaan data pribadi secara ilegal.
Oleh karena itu, solusi yang lebih efektif adalah memperkuat edukasi literasi digital, membangun sistem deteksi penipuan lintas sektor, serta memperkuat kolaborasi regulator dan industri melalui fraud database real-time, seperti inisiatif IASC.
Selain itu, pemerintah disarankan melakukan cost-benefit analysis dan penajaman definisi transaksi berisiko tinggi dalam revisi PP No. 71/2019 agar kebijakan TTET lebih tepat sasaran dan tidak menghambat inovasi di industri digital.
Dengan demikian, keseimbangan antara pengamanan transaksi elektronik dan peningkatan inklusi keuangan dapat tercapai, mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang ditargetkan meningkat 8 persen.*
(d/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL