BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama operator seluler resmi menetapkan kebijakan baru untuk registrasi kartu SIM.
Mulai 1 Juli 2026, seluruh pelanggan baru diwajibkan melakukan verifikasi biometrik pengenalan wajah (face recognition), menggantikan registrasi dengan NIK dan nomor KK yang selama ini berlaku.
Baca Juga:Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan kejahatan digital yang terus meningkat, termasuk scam call, spoofing, dan pencurian data.
Menurut Dirjen Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, kerugian akibat tindak kejahatan digital di Indonesia mencapai Rp7 triliun per tahun, dengan lebih dari 30 juta scam call per bulan.
Meski kewajiban penuh baru berlaku pertengahan tahun, masa transisi dimulai sejak 1 Januari 2026.
Selama enam bulan ke depan, masyarakat masih dapat melakukan registrasi kartu SIM menggunakan metode lama (NIK/KK) atau metode baru berbasis biometrik.
Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, menjelaskan, "Skema saat ini bersifat edukasi dan pengenalan. Per 1 Juli 2026, registrasi akan full menggunakan face recognition."
Verifikasi wajah dipilih karena mampu memastikan identitas pemilik nomor seluler secara akurat dan terkoneksi langsung dengan database kependudukan.
Langkah ini diharapkan bisa membersihkan "sampah" di industri telekomunikasi, terutama mengingat saat ini jumlah kartu SIM beredar mencapai 310 juta, jauh melebihi jumlah penduduk dewasa Indonesia.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling agresif pemerintah untuk memperketat industri telekomunikasi sekaligus menekan praktik penipuan digital yang semakin meresahkan masyarakat.*
(di/ad)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN