Bobby Nasution Ultimatum Camat Tukka: Pembebasan Lahan Harus Kelar dalam Sepekan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
JAKARTA- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama operator seluler resmi menetapkan kebijakan baru untuk registrasi kartu SIM.
Mulai 1 Juli 2026, seluruh pelanggan baru diwajibkan melakukan verifikasi biometrik pengenalan wajah (face recognition), menggantikan registrasi dengan NIK dan nomor KK yang selama ini berlaku.
Baca Juga:Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan kejahatan digital yang terus meningkat, termasuk scam call, spoofing, dan pencurian data.
Menurut Dirjen Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, kerugian akibat tindak kejahatan digital di Indonesia mencapai Rp7 triliun per tahun, dengan lebih dari 30 juta scam call per bulan.
Meski kewajiban penuh baru berlaku pertengahan tahun, masa transisi dimulai sejak 1 Januari 2026.
Selama enam bulan ke depan, masyarakat masih dapat melakukan registrasi kartu SIM menggunakan metode lama (NIK/KK) atau metode baru berbasis biometrik.
Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, menjelaskan, "Skema saat ini bersifat edukasi dan pengenalan. Per 1 Juli 2026, registrasi akan full menggunakan face recognition."
Verifikasi wajah dipilih karena mampu memastikan identitas pemilik nomor seluler secara akurat dan terkoneksi langsung dengan database kependudukan.
Langkah ini diharapkan bisa membersihkan "sampah" di industri telekomunikasi, terutama mengingat saat ini jumlah kartu SIM beredar mencapai 310 juta, jauh melebihi jumlah penduduk dewasa Indonesia.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling agresif pemerintah untuk memperketat industri telekomunikasi sekaligus menekan praktik penipuan digital yang semakin meresahkan masyarakat.*
(di/ad)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh memberikan Piagam Penghargaan kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basya
NASIONAL
JAKARTA Tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, angkat bi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah menanggung seluruh iuran peserta BPJS Kesehatan di Indo
KESEHATAN
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu, 15 April 2026,
PERISTIWA
MEDAN Tim Search and Rescue (SAR) gabungan akhirnya menemukan Muhammad Riski, 16 tahun, remaja yang hanyut di Sungai Belawan, Kecamatan
PERISTIWA
JAKARTA Usulan kenaikan sekaligus penyamaan gaji guru menjadi Rp5 juta per bulan yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana
PENDIDIKAN
MEDAN Program Rabu WalkIn Interview yang digagas Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan terbukti membantu pencari kerja me
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi
PEMERINTAHAN
SOLO Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Putusa
HUKUM DAN KRIMINAL