Indonesia Siap atau Jadi Korban? Desi Mamahit Ingatkan Ancaman di Balik Revolusi AI

JAKARTA — Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus melaju cepat dan diprediksi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan.

Namun di balik peluang besar tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah Indonesia sudah siap menghadapi berbagai risiko keamanan yang menyertai revolusi teknologi AI?

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keamanan Siber Indonesia (HIPKASI) sekaligus Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis KADIN Indonesia, Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc., C.Me., menilai transformasi digital nasional harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan siber.

Baca Juga:

• 45 Tahun Mengabdi di ATR/BPN, Dr. Budi Suryanto Ungkap Akar Persoalan Agraria Nasional

Menurut Desi, persaingan global dalam penguasaan teknologi AI saat ini tidak lagi sekadar soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, hingga ketahanan ekonomi suatu negara.

"Negara yang berhasil menguasai AI tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mengelola data, melindungi infrastruktur digital, serta menjaga stabilitas sistem nasional dari berbagai ancaman siber," ujar Desi di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pelaksanaan ASOCIO Digital AI Summit 2026 dan ASOCIO Digital AI Award yang akan berlangsung di Jakarta pada 29-31 Juli 2026.

Menurutnya, forum internasional itu dapat menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kesiapan menghadapi tantangan keamanan di era kecerdasan buatan.

Desi menjelaskan bahwa AI menghadirkan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan.

Di satu sisi, teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi industri, mempercepat pelayanan publik, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi di berbagai sektor.

Namun di sisi lain, AI juga membawa ancaman baru yang semakin kompleks.

Mulai dari serangan siber berbasis AI, penyebaran disinformasi digital, manipulasi data, hingga penyalahgunaan informasi dalam skala besar.

Karena itu, menurutnya, pembangunan ekosistem AI nasional tidak boleh hanya berfokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Penguatan keamanan siber harus menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan pengembangan teknologi digital.

"Ketergantungan yang semakin tinggi terhadap sistem digital akan meningkatkan risiko apabila aspek keamanan tidak dipersiapkan secara matang sejak awal," katanya.

Desi menilai hal tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia saat ini sedang mempercepat transformasi digital di berbagai sektor strategis seperti pemerintahan, perbankan, energi, transportasi, kesehatan, hingga pertahanan.

Seluruh sektor tersebut merupakan bagian dari infrastruktur kritis nasional yang rentan menjadi sasaran serangan siber.

Untuk itu, ia mendorong agar investasi teknologi diimbangi dengan investasi pada keamanan digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan regulasi yang mampu menjawab tantangan masa depan.

Selain itu, Desi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas teknologi dalam membangun ketahanan siber nasional.

Menurutnya, ancaman digital tidak mengenal batas wilayah maupun sektor sehingga diperlukan kerja sama lintas pihak untuk membangun sistem pertahanan siber yang kuat dan adaptif.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pengembangan talenta digital nasional.

Indonesia dinilai membutuhkan lebih banyak tenaga ahli di bidang keamanan siber, data science, AI, dan teknologi informasi agar mampu bersaing di tingkat global.

"Kedepan Indonesia harus bisa menjadi negara yang unggul dan terdepan, menjadi leader bukan hanya jadi follower, pengguna dan hanya sekedar pasar konsumen dari perkembangan industri dunia digital dan AI," tegasnya.

Untuk memperkuat kapasitas nasional, Desi mengusulkan sejumlah langkah strategis.

Mulai dari pengembangan pendidikan digital dan AI sejak sekolah hingga perguruan tinggi, peningkatan program pelatihan dan sertifikasi AI, penguatan riset dan pengembangan, pembangunan industri AI nasional, hingga perluasan literasi digital kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi era AI tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau tingginya tingkat adopsi teknologi.

"Transformasi digital dan AI yang kuat harus ditopang oleh keamanan digital dan AI yang kuat pula. Tanpa fondasi keamanan yang memadai, inovasi teknologi justru dapat menjadi sumber kerentanan baru bagi negara," tegasnya.

Desi mengingatkan bahwa di balik peluang besar yang ditawarkan AI, terdapat tantangan keamanan yang tidak boleh diabaikan.

Oleh sebab itu, agenda pengembangan teknologi nasional harus berjalan seimbang antara inovasi, keamanan, dan kedaulatan digital agar Indonesia mampu menjadi pemain utama dalam persaingan teknologi global.* (ad)

45 Tahun Mengabdi di ATR/BPN, Dr. Budi Suryanto Ungkap Akar Persoalan Agraria Nasional

Bobby Nasution Dorong Tanjungbalai Jadi Kota Maritim Modern, Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Fokus

PB ISMI Gelar Konferensi Internasional Selat Malaka 2026 di Batam, Buka Kesempatan bagi Pemakalah dari Dalam dan Luar Negeri

Masyarakat Bisa Pilih Logo HUT ke-81 RI, Begini Caranya!

Mobil Ringsek Usai Tabrak Truk di Taput, Polisi Temukan Ratusan Paket Ganja di Dalamnya

Program MBG Bakal Didukung AI? Ini Kata Menko Airlangga