JAKARTA – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku pada awal 2025 menimbulkan berbagai kekhawatiran terkait dampaknya terhadap sektor pariwisata. Meski sektor ini menunjukkan perkembangan positif pasca-pandemi Covid-19, masih banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini dapat memperlambat pemulihan industri yang belum sepenuhnya pulih.
Direktur Pusat Studi Pariwisata Universitas Andalas, Sari Lenggogeni, mengungkapkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia dan dunia masih berusaha mencapai titik balik pasca-pandemi. “Belum ada satupun negara di dunia ini yang mencapai 100 persen titik balik pasca Covid-19,” ujar Sari dalam wawancara, Rabu (18/12/2024). Ia menjelaskan bahwa indikator-indikator seperti jumlah wisatawan, pengeluaran wisatawan, dan dampak ekonomi belum sepenuhnya normal.Kenaikan PPN yang diberlakukan pada awal 2025 dikhawatirkan akan menekan daya beli masyarakat, terutama pada segmen wisata menengah ke bawah. Dengan adanya kebijakan ini, sektor pariwisata yang selama ini menjadi kebutuhan utama untuk relaksasi dan hiburan, berpotensi menjadi sektor sekunder. Sari Lenggogeni mengatakan, “Dengan pemberlakuan PPN 12 persen ini, otomatis pariwisata itu kan ekosistem dari bottom up sampai ke grass root. Ini akan menurunkan daya beli, kemudian juga menjadikan sektor pariwisata itu bukan lagi sektor utama.”
Menurut Sari, dampak dari kenaikan PPN bisa memberikan efek berantai (reverse multiplier effect) di sektor pariwisata. Sektor ini, yang telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam dekade terakhir sebelum Covid-19, kini berpotensi tertekan akibat kenaikan biaya yang bisa mengurangi minat berwisata. “Pariwisata itu bukan hanya sekadar mengunjungi destinasi, tapi pembelanjaan wisatawan yang dihitung mulai dari transportasi, hotel, restoran, makanan, hingga belanja souvenir dan hal itulah yang akan terdampak,” tambahnya.Dampak kebijakan PPN 12 persen tidak hanya menyentuh langsung wisatawan, namun juga seluruh ekosistem industri pariwisata, mulai dari sektor akomodasi, restoran, transportasi, hingga UMKM yang menyediakan kebutuhan dasar untuk wisatawan. Menurut Sari, kenaikan biaya akan mempengaruhi seluruh proses yang ada di dalam industri pariwisata, bahkan berpotensi mengurangi tenaga kerja atau menyebabkan restrukturisasi perusahaan.”Industri pariwisata itu punya manajemen sistem perusahaan, SDM, hingga UMKM yang menyediakan kebutuhan bahan mentah. Jadi, prosesnya itu akan terdampak,” ujar Sari. Dampak ini, kata dia, akan terasa mulai dari lapisan industri pariwisata kelas atas hingga lapisan bawah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor ini. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
MEDAN Indonesia kembali mencetak sejarah di kancah olahraga dunia, khususnya dalam cabang lari lintas alam (trail run). Untuk pertama kalin
Olahraga
BATU BARA Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah berbasis digital dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, Badan Pend
Pemerintahan
JAKARTA Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang vonis mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
Hukum dan Kriminal
BLITAR Aksi spontan empat mahasiswa yang membentangkan poster kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berakhir dengan pengama
Politik
JAKARTA Meirizka Widjaja, ibu dari terpidana pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Penga
Hukum dan Kriminal
LAMPUNG Seorang wanita paruh baya berinisial SM (70) ditemukan meninggal dunia di kebun kopi Dusun Campang, Kampung Tiuh Balak II, Kecamata
Peristiwa
MEDAM Kota Medan kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah masuk dalam daftar 20 kota termacet di dunia versi TomTom Traffic Ind
Nasional
JAKARTA PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi melakukan perombakan besar dalam jajaran direksi dan dewan komisaris perusahaan. Salah satu nama
Ekonomi
MEDAN Facebook secara resmi mengumumkan bahwa semua video yang diunggah ke platformnya akan otomatis dikategorikan sebagai Reels. Kebijak
Sains & Teknologi
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mencatat sejarah baru dalam pemberantasan korupsi nasional dengan mengumumkan penyita
Hukum dan Kriminal
