Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
BITVONLINE.COM - Rencana pembangunan monumen Silang Hangoluan Habatahon setinggi 30 meter di Samosir, yang diklaim sebagai titik awal peradaban Batak, menuai penolakan dan perdebatan tajam dari sejumlah kalangan masyarakat, khususnya komunitas intelektual dan pemuda Batak.
Polemik ini tidak sekadar persoalan arsitektural atau religius, tetapi telah berkembang menjadi medan pertempuran simbolis atas identitas, sejarah, dan warisan kolonialisme di Tanah Batak.
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menyatakan bahwa pembangunan monumen tersebut mencerminkan hegemoni simbolik kolonial yang masih berlangsung hingga hari ini.
"Salib dalam monumen itu merepresentasikan simbol agama tertentu, yakni Kristen, yang tidak bisa mewakili keseluruhan identitas kultural Batak," ungkap Shohibul.
"Banyak pihak mencurigai bahwa proyek ini memperpanjang narasi hegemonik warisan kolonial, yang secara historis menempatkan Batak sebagai identitas yang harus diseragamkan melalui kristenisasi."
Menurutnya, resistensi terhadap Silang Hangoluan merupakan manifestasi perlawanan terhadap dominasi simbolik yang telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda dan misionaris Jerman.
Ia menyebut, kristenisasi di Tanah Batak tidak hanya berlangsung lewat pendidikan dan doktrin, tapi juga melalui kekerasan fisik dan simbolik yang menyingkirkan kepercayaan asli masyarakat Batak.
Shohibul menilai bahwa pembangunan Silang Hangoluan secara tidak langsung turut menyingkirkan minoritas dalam budaya Batak seperti komunitas Malim dan Muslim Batak, yang kerap dipinggirkan dari narasi resmi sejarah lokal.
Lebih lanjut, Shohibul menekankan pentingnya digitalisasi naskah-naskah kuno Batak sebagai bagian dari perjuangan intelektual untuk membuka cakrawala sejarah yang lebih utuh dan inklusif.
"Digitalisasi naskah Batak bukan sekadar preservasi, tetapi bentuk perlawanan simbolik. Ini cara untuk merebut kembali narasi sejarah yang selama ini dimonopoli," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya repatriasi naskah-naskah Batak yang saat ini banyak tersimpan di lembaga asing.
Menurutnya, tanpa kedaulatan atas warisan pengetahuan, bangsa Batak akan terus menjadi objek dari narasi dominan luar.
"Tantangan kita bukan hanya pembangunan fisik, tetapi membangun kesadaran sejarah dan identitas yang otonom. Infrastruktur budaya yang berdaulat sangat mendesak," pungkasnya.
Polemik Silang Hangoluan Habatahon ini mengingatkan bahwa pembangunan simbol budaya tidak boleh dilepaskan dari sensitivitas historis dan keragaman identitas yang melekat dalam masyarakat.*
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK