Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
MEDAN -Narasi populer yang menyebut bahwa Pusuk Buhit adalah milik orang Batak kini ditantang oleh pemikiran kritis dari akademisi dan aktivis budaya, Shohibul Anshor Siregar.
Dalam sebuah diskusi publik bertema "Identitas dan Sakralitas dalam Bayang-Bayang Kapitalisme Budaya" yang diselenggarakan oleh komunitas BASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya) di Medan, Sabtu (10/5), Shohibul mengajukan pembacaan ulang terhadap filosofi Pusuk Buhit dalam kebudayaan Batak.
"Sudah saatnya kita berhenti mengklaim bahwa Pusuk Buhit adalah milik kita. Sebaliknya, kita harus menyadari bahwa kitalah yang dimiliki oleh Pusuk Buhit," tegas Shohibul, yang juga menjabat sebagai Koordinator Umum nBASIS.
Pusuk Buhit, sebuah gunung bersejarah di Kabupaten Samosir, selama ini dianggap sebagai titik asal-usul orang Batak karena diyakini sebagai tempat turunnya Si Raja Batak. Namun menurut Shohibul, cara pandang ini harus dibalik agar tidak terjebak pada logika kepemilikan modern yang mengobjektifikasi ruang sakral sebagai komoditas.
"Dalam mitologi Batak, tidak ada kisah Si Raja Batak menciptakan Pusuk Buhit. Justru ia turun di sana, menjadi bagian dari kehendak tempat itu. Artinya, Pusuk Buhit lebih dahulu ada, lebih suci, dan lebih tinggi secara kosmologis. Kita ini hanya tamu yang diterima oleh sang Gunung," jelasnya.
Shohibul menyayangkan bahwa narasi "Pusuk Buhit milik kita" telah membawa masyarakat kepada semangat eksklusif, bahkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik identitas, pariwisata massal, dan komersialisasi yang merusak. Ia mencontohkan bagaimana kawasan sekitar Pusuk Buhit saat ini mulai dirancang sebagai kawasan geopark dan wisata spiritual, tanpa melibatkan secara mendalam nilai-nilai asli dari warisan budaya Batak.
"Ketika tanah dianggap sebagai milik, maka ia bisa dijual, disewakan, atau diubah fungsinya sesuai logika pasar dan negara. Tapi ketika kita merasa dimiliki oleh tanah, oleh Pusuk Buhit, maka yang muncul adalah rasa hormat, tanggung jawab, dan pengabdian," tambahnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam pengelolaan kawasan sakral oleh negara dan korporasi, yang seringkali tidak melibatkan masyarakat adat secara substantif. "Negara sering hadir hanya dengan logika hukum dan ekonomi. Sementara yang kita perlukan adalah kebijakan yang menghormati kosmologi dan spiritualitas rakyat," katanya.
Shohibul menutup pemaparannya dengan seruan moral agar masyarakat Batak kembali membangun hubungan dengan Pusuk Buhit bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai anak spiritual yang menjaga, memelihara, dan menghormati tanah leluhur.
"Bukan kita yang memiliki Pusuk Buhit. Ia yang memiliki kita, membentuk kita, dan menguji kita. Kalau kita gagal menjaga kehormatannya, maka kita telah menolak akar kita sendiri," pungkas Shohibul.
Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh adat, akademisi, mahasiswa, serta pegiat lingkungan dan budaya dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan reflektif bulanan nBASIS dalam upaya membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap isu-isu kebudayaan, lingkungan, dan kearifan lokal.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN