Bos Bea Cukai Respon Tegas Kritik Purbaya: Fokus Perbaiki Citra dan Hilangkan Pungli
JAKARTA, Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menanggapi kritik keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan memb
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat angkat bicara terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digagas pemerintah.
Ia menekankan bahwa penulisan sejarah seharusnya dilakukan secara objektif, bukan oleh mereka yang sedang memegang kekuasaan.
"Saya begini, ada pameo bahwa sejarah itu dituliskan oleh orang yang berkuasa. Supaya untuk penulisan sejarah yang akan dilakukan, jangan menggunakan pameo itu. Sejarah harus ditulis secara objektif, tidak ditulis oleh orang yang berkuasa. Itu saja," ujar Arief kepada wartawan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Menurut Arief, meskipun pemerintah memiliki hak untuk melanjutkan rencana tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas penulisan sejarah agar tidak memihak dan tetap mengacu pada fakta.
"Ya boleh diteruskan. Tapi penulisannya secara objektif dan jujur, tidak mengatakan bagaimana ada pameo sejarah dituliskan oleh orang yang berkuasa menurut versinya," lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa jika sejarah ditulis untuk membenarkan kepentingan segelintir pihak, maka hal itu sangat keliru.
"Ya, enggak benar itu," tegas Arief.
Sebelumnya, wacana penulisan ulang sejarah nasional mencuat setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa upaya tersebut bukan merupakan bentuk penulisan sejarah resmi pemerintah, melainkan kontribusi akademik dari para sejarawan.
"Nah, kalau ada yang menyebut official history atau sejarah resmi, ya, itu mungkin hanya ucapan saja. Tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi, tidak ada itu," ujar Fadli saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Fadli menegaskan bahwa penulisan ulang ini bertujuan memperkuat sejarah nasional melalui kajian-kajian akademik, bukan untuk kepentingan politik penguasa.
"Ini adalah sejarah nasional Indonesia yang merupakan bagian dari penulisan-penulisan dari para sejarawan," tambahnya.
Penulisan ulang sejarah ini menjadi perhatian publik, mengingat sejarah adalah fondasi penting dalam membentuk identitas bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi mendatang.
(cn/a008)
JAKARTA, Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menanggapi kritik keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan memb
PEMERINTAHAN
JAKARTA, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahada
POLITIK
SAMARINDA, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) terus berkomitmen memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di w
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan harga asli dari dua jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang saat ini
EKONOMI
PIDIE JAYA, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Iskandar Muda Has
PENDIDIKAN
TAPANULI SELATAN Desa Tandihat, yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kini berada dala
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.Hum, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk
PEMERINTAHAN
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk segera memper
PERISTIWA
BANDUNG Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan Program Penjaminan Polis (PPP) dapat mulai berlaku pada 2027, lebih cepat dari jadwa
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat penanganan kesehatan bagi korban bencana banji
KESEHATAN