JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat angkat bicara terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digagas pemerintah.
Ia menekankan bahwa penulisan sejarah seharusnya dilakukan secara objektif, bukan oleh mereka yang sedang memegang kekuasaan.
"Saya begini, ada pameo bahwa sejarah itu dituliskan oleh orang yang berkuasa. Supaya untuk penulisan sejarah yang akan dilakukan, jangan menggunakan pameo itu. Sejarah harus ditulis secara objektif, tidak ditulis oleh orang yang berkuasa. Itu saja," ujar Arief kepada wartawan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Baca Juga:
Menurut Arief, meskipun pemerintah memiliki hak untuk melanjutkan rencana tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas penulisan sejarah agar tidak memihak dan tetap mengacu pada fakta.
"Ya boleh diteruskan. Tapi penulisannya secara objektif dan jujur, tidak mengatakan bagaimana ada pameo sejarah dituliskan oleh orang yang berkuasa menurut versinya," lanjutnya.
Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa jika sejarah ditulis untuk membenarkan kepentingan segelintir pihak, maka hal itu sangat keliru.
"Ya, enggak benar itu," tegas Arief.
Sebelumnya, wacana penulisan ulang sejarah nasional mencuat setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa upaya tersebut bukan merupakan bentuk penulisan sejarah resmi pemerintah, melainkan kontribusi akademik dari para sejarawan.
"Nah, kalau ada yang menyebut official history atau sejarah resmi, ya, itu mungkin hanya ucapan saja. Tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi, tidak ada itu," ujar Fadli saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Fadli menegaskan bahwa penulisan ulang ini bertujuan memperkuat sejarah nasional melalui kajian-kajian akademik, bukan untuk kepentingan politik penguasa.
"Ini adalah sejarah nasional Indonesia yang merupakan bagian dari penulisan-penulisan dari para sejarawan," tambahnya.
Penulisan ulang sejarah ini menjadi perhatian publik, mengingat sejarah adalah fondasi penting dalam membentuk identitas bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi mendatang.
(cn/a008)
JAKARTA PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) resmi meluncurkan sistem eProcurement sebagai bagian dari langkah strategis transformasi d
Ekonomi
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan telah merespons tuntutan masyarakat yang tergabung dalam gugatan 178 dengan mengambil
Nasional
MEDAN (BITV) OpenAI, pengembang di balik teknologi ChatGPT, berencana meluncurkan platform pekerjaan baru yang didukung kecerdasan buata
Sains & Teknologi
JAKARTA Pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yang mengaku tidak men
Hukum dan Kriminal
BLITAR Sebanyak 4.000 peserta mengikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas sekaligus Deklarasi Bumi Bung Karno Damai yang
Nasional
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo spesial yang memberikan potongan har
Ekonomi
JAKARTA Meski banyak bahasa kuno telah punah, sejumlah bahasa berhasil bertahan ribuan tahun dan tetap digunakan hingga saat ini. Keberl
Seni dan Budaya
JAKARTA Polda Metro Jaya angkat suara terkait tuntutan masyarakat yang meminta pembebasan seluruh demonstran yang ditahan pascarentetan
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Aksi penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan Abqari Lubis, balita penderita kanker asal Kelurahan Wek III, Pad
Peristiwa
JAKARTA Dua pemain anyar Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, dipastikan bisa melakoni debut pada laga FIFA Matchday m
Olahraga