“Narkoba Mudah Didapat Seperti Kacang Goreng”? Rutan Salemba Luruskan Klaim Ammar Zoni
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Pengusaha dan aktivis organisasi, Nikson Silalahi, resmi diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), subholding dari PT PLN (Persero) yang berperan penting dalam pengadaan energi primer nasional.
Penunjukan Nikson diumumkan pada Rabu (2/7/2025) di Jakarta, dan menjadi satu-satunya perubahan jajaran komisaris yang diizinkan oleh Danantara, mengingat adanya larangan sementara untuk penggantian direksi di seluruh BUMN dan anak usahanya.
"Saya maknai ini sebagai bentuk tugas pelayanan baru dari pimpinan untuk menyukseskan program kerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto," ujar Nikson, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (3/7/2025).
Dalam peran barunya, Nikson akan mengemban tugas strategis dalam mengawasi arah kebijakan PLN EPI, khususnya dalam mendukung transisi energi nasional dan menjaga ketahanan pasokan listrik Indonesia. PLN EPI saat ini bertanggung jawab atas pengadaan energi primer seperti batu bara, gas, dan biomassa untuk mendukung operasional pembangkit listrik di seluruh Indonesia.
Rekam Jejak dan Latar Belakang
Nikson Silalahi lahir pada 28 Februari 1975 di Parongil, Dairi, Sumatera Utara. Ia menyelesaikan pendidikan Teknik Sipil di Universitas Sumatera Utara (USU) dan memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta.
Selain dikenal sebagai pelaku usaha di bidang konstruksi dan media, Nikson juga aktif dalam organisasi profesi dan sosial-keagamaan. Beberapa jabatan yang pernah diemban antara lain:
Ketua BPC Gapensi Jakarta Pusat
Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta
Wakil Ketua Umum Akaindo
Wakil Ketua Umum BPP Gapensi
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn atas nama Amsa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aksi heroik nelayan asal Indonesia, Sugianto, yang menyelamatkan sejumlah lansia saat kebakaran hutan di Korea Selatan mendapat
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, s
HUKUM DAN KRIMINAL