Tiorita Br Surbakti Berpeluang Jadi Bupati Langkat Usai Ondim Ditangkap KPK, Harta Kekayaan Tembus Rp5,18 Miliar

MEDAN – Penangkapan Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat perhatian publik kini tertuju kepada Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti.

Di tengah proses hukum yang dijalani Syah Afandin, Tiorita dinilai berpeluang menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Langkat sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain peluang tersebut, laporan harta kekayaan dan rekam jejak politik Tiorita turut menjadi perhatian masyarakat.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Langkat, Dua Saksi Cabut Keterangan BAP dan Sebut Isinya 'Disetel' Jaksa

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan KPK, Tiorita tercatat baru satu kali menyampaikan laporan harta kekayaan, yakni saat mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada 2024.

Dalam laporan yang disampaikan pada 13 Juni 2024 itu, total kekayaan Tiorita mencapai Rp5,18 miliar.

Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan dengan nilai sekitar Rp3,79 miliar yang tersebar di Kabupaten Langkat dan Kota Medan.

Selain aset properti, Tiorita juga melaporkan kepemilikan delapan unit mobil dengan total nilai sekitar Rp1,17 miliar.

Kendaraan tersebut terdiri dari Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Hilux, Honda Jazz, Toyota Land Cruiser, hingga Honda CR-V.

Ia juga mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp210 juta dan kas sebesar Rp10 juta.

Dalam laporan tersebut tidak tercantum adanya utang sehingga total kekayaannya tetap berada di angka Rp5,18 miliar.

Nama Tiorita menjadi sorotan setelah KPK menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek dan dugaan gratifikasi.

Jika proses hukum terhadap Syah Afandin berlanjut sesuai ketentuan perundang-undangan, posisi kepala daerah akan mengikuti mekanisme administrasi pemerintahan yang berlaku.

Saat ini Tiorita masih menjabat sebagai Wakil Bupati Langkat periode 2025–2030.

Sebelum terjun ke dunia politik, Tiorita dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Ia pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kuala, Kabupaten Langkat.

Pada 2020, ia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil untuk fokus mendampingi suaminya yang saat itu menjabat Bupati Langkat.

Setelah itu, Tiorita aktif memimpin sejumlah organisasi, di antaranya Ketua TP PKK Kabupaten Langkat, Ketua Dekranasda, Ketua Bunda PAUD, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kabupaten Langkat, hingga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat.

Dalam kehidupan pribadi, Tiorita merupakan istri mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

Terbit sebelumnya telah diproses hukum dalam perkara korupsi proyek di Kabupaten Langkat.

Namanya juga pernah menjadi perhatian publik terkait kasus kerangkeng manusia yang ditemukan di kediamannya.

Sementara itu, salah satu putra mereka, Dewa Peranginangin, juga pernah menjalani proses hukum dalam perkara yang berkaitan dengan kasus kerangkeng tersebut.

Selain perjalanan politiknya, Tiorita juga sempat menjadi perhatian publik terkait penggunaan gelar akademik.

Dalam sejumlah dokumen saat masih menjadi ASN, Tiorita menggunakan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) dan Magister Manajemen (MM).

Namun ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Langkat pada Pilkada 2024, ia menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Perubahan penggunaan gelar tersebut sempat memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak.

Saat dikonfirmasi pada 2025, Tiorita menyatakan memilih menggunakan gelar SH karena telah terjun ke dunia politik.

Terkait laporan dugaan ijazah palsu yang pernah dilayangkan kepadanya, Tiorita mengatakan tetap fokus menjalankan tugas dan menyerahkan seluruh proses kepada pihak berwenang.

Hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah dalam perkara tersebut.

Dengan kondisi terbaru di Kabupaten Langkat, perhatian masyarakat kini tertuju pada langkah pemerintahan daerah dalam menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah proses hukum yang menjerat Bupati Syah Afandin.* (tm/ad)

Sidang Korupsi Smartboard Langkat, Dua Saksi Cabut Keterangan BAP dan Sebut Isinya 'Disetel' Jaksa

Diduga Ada Pemalsuan Tanda Tangan, Nama Bupati di Jambi Ikut Terseret dalam Laporan ke Polda Metro Jaya

KPK Bongkar Skema Fee Proyek di Langkat, Bupati Syah Afandin Diduga Kantongi Rp800 Juta

4 Fakta Bupati Langkat Syah Afandin Ditahan KPK, Diduga Terima Suap Proyek dan Gratifikasi Rp3,5 Miliar

KPK Ungkap Kronologi OTT Bupati Langkat Syah Afandin, Berawal dari Pertemuan yang Dibatalkan hingga Penemuan Uang Rp100 Juta

OTT Kepala Daerah Tak Pernah Berhenti