Prabowo: APBN Alat Perjuangan, Kemerdekaan Harus Terasa di Meja Makan hingga Ruang Kelas Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan setiap rupiah yang dihimpun negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ha
NASIONAL
KEBUMEN -Kisah yang mengguncang publik seputar dugaan pungutan liar (pungli) di SDN 1 Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, Kebumen, akhirnya mencapai babak baru setelah seorang wali murid yang sebelumnya melaporkan praktik tersebut memilih untuk meminta maaf dan mencabut laporannya. Herni Setyowati, nama yang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir, menyampaikan permintaan maafnya dengan didampingi suami dalam sebuah video yang diunggah di media sosial.
Dinamika AwalKisah ini bermula dari laporan yang dibuat oleh Herni melalui LSM kepada Polres Kebumen terkait dugaan pungutan di sekolah negeri tempat anaknya bersekolah. Video cekcok antara Herni dengan Kepala Desa Jatimulyo, Supono, yang mengenakan seragam ormas Pemuda Pancasila, menjadi viral dan memicu perbincangan luas di media sosial.
Perubahan SikapDalam video yang diunggah oleh akun TikTok @adi.one.one, Herni menyatakan bahwa tuduhan terhadap pungutan di sekolah hanyalah fiktif belaka dan meminta maaf kepada seluruh pihak terkait, termasuk kepala sekolah, guru, dan karyawan SDN 1 Jatimulyo. Ia juga mencabut kuasa yang sebelumnya ia berikan kepada Sugiono dari LSM untuk menangani laporannya.
Ucapan Terima KasihTidak hanya meminta maaf, Herni juga mengucapkan terima kasih kepada Supono dan anggota Pemuda Pancasila yang telah memberikan dukungan dan perlindungan bagi keluarganya. Penampilan Supono dengan seragam loreng oranye di kediaman Herni menjadi simbol dari perubahan dinamika dalam kasus ini.
Reaksi PublikMeskipun Herni Setyowati telah membuat klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka, reaksi dari publik terhadap keputusannya ini tetap bervariasi. Banyak netizen yang menyampaikan keraguan mereka terhadap situasi ini, dengan beberapa mengungkapkan dugaan adanya tekanan atau intimidasi terhadap Herni dan keluarganya.
Respons KepolisianKepolisian dari Polres Kebumen telah menyatakan akan memanggil semua pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait insiden ini. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua aspek dari kasus pungli di SDN 1 Jatimulyo dapat ditangani dengan transparansi dan keadilan.
KesimpulanKisah kontroversial ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas dalam dinamika sosial di masyarakat, tetapi juga menggambarkan tegangnya hubungan antara pihak sekolah, ormas, dan LSM dalam konteks laporan masyarakat terhadap pungutan ilegal. Di tengah sorotan publik yang intens, permintaan maaf Herni Setyowati menandai titik balik dalam perkembangan kasus ini, sementara proses hukum dan investigasi terus berjalan untuk mencari kebenaran di balik dugaan pungli di sekolah negeri.
(N/014)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan setiap rupiah yang dihimpun negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ha
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dan menjadi salah satu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan perekonomian Indonesia tetap mampu bertahan di tengah berbagai tekanan global sepanjang 202
EKONOMI
JAKARTA Mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko menyoroti kasus hukum yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan penghasilan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) meningkat hingga tiga kali lipat setel
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sebagai salah satu anggota G20 tidak pantas masih memiliki rakyat yang mengalami
NASIONAL
KARO Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan administratif setelah 279 pelajar di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diduga
PERISTIWA
JAKARTA Roy Suryo kembali mengajukan praperadilan terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam prape
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan tindak pidana penghinaan terhadap
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 28 rancangan undangundang (RUU) menjadi Und
NASIONAL