Berguru ke Jepang, BGN Siap Boyong Sistem 'Central Kitchen' Demi Program Makan Gratis RI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem program makan gratis di Jepang untuk menjadi bahan pengembangan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA -Pada Kamis, 18 Juli 2024, mantan Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Modal BKPM, Yuliot, resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Investasi. Pengangkatannya ini menandai perjalanan karier yang panjang di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Profil Karier
Yuliot telah mengemban berbagai jabatan strategis di BKPM sejak awal kariernya. Pada tahun 2014, beliau memulai karier sebagai Direktur Deregulasi Penanaman Modal di Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Kemudian, dari tahun 2017 hingga 2019, Yuliot menjabat sebagai Direktur Deregulasi di kedeputian yang sama. Kiprahnya yang sukses dalam mengelola regulasi dan mendukung iklim investasi membuatnya dipercaya sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari tahun 2019 hingga 2022.
Laporan Harta Kekayaan
Sebagai pejabat publik, Yuliot telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan terakhir pada 27 Februari 2023 untuk tahun periodik 2022, Yuliot melaporkan total harta kekayaannya mencapai Rp 11.080.242.713. Rincian harta kekayaan tersebut meliputi:
Tanah dan Bangunan: Properti di Bogor, Padang Pariaman, Padang Panjang, Jakarta Selatan, dan Bekasi dengan total nilai Rp 6.970.000.000. Alat Transportasi dan Mesin: Termasuk Tranlong Tractor Roda 4 tahun 2019, Honda HRV 2021, Toyota Fortuner 2022, dan Toyota Raize 2022 dengan total nilai Rp 1.283.000.000. Harta Bergerak Lainnya: Rp 858.000.000. Surat Berharga: Rp 1.000.000.000. Kas dan Setara Kas: Rp 954.242.713. Harta Lainnya: Rp 15.000.000.Total keseluruhan harta kekayaan ini mencerminkan portofolio yang beragam dan substansial dari Yuliot, mencakup properti, kendaraan, dan investasi keuangan.
Rekan Sesama Wakil Menteri
Yuliot dilantik bersama dua rekannya, Thomas Djiwandodo dan Sudaryono, sebagai wakil menteri lainnya dalam Kabinet Indonesia Maju. Thomas Djiwandodo, yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto dan bendahara umum Partai Gerindra, dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Sementara Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Meskipun demikian, dua wakil menteri ini belum pernah melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK karena belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam jabatan publik.
Dengan pengangkatan ini, diharapkan Yuliot dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan sektor investasi di Indonesia, sambil tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan pribadi.
Di tengah dinamika politik dan ekonomi yang terus berubah, langkah Yuliot sebagai wakil menteri menjadi sorotan untuk melihat bagaimana kebijakan investasi nasional akan terus dikembangkan ke depan.
(N/014)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem program makan gratis di Jepang untuk menjadi bahan pengembangan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
POLITIK
JAKARTA Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka seb
POLITIK
PEMATANGSIANTAR Satreskrim Polres Pematangsiantar menangkap dua pria yang diduga mencuri sepeda motor milik seorang kakek berusia 83 tahun.
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGOYA Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua untuk Kontingen Indonesia pada Asian Games AichiNagoya 2026. Lifter Indone
OLAHRAGA
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali menggelar Job Fair untuk para pencari kerja pada Selasa (29/9/2026). Kegiatan yang be
EKONOMI
JAKARTA Memperingati 66 tahun UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), Dr Budyto, yang merupakan bagian dari ATR/BPN Campaka, menyoroti berbagai
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pembangunan sektor peternakan sekaligus meningkatkan upaya pengendalian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) n
PEMERINTAHAN
BOGOR Lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan buntut temu
NASIONAL