294 Santri Ponpes di Sidoarjo Diduga Keracunan MBG, Ada Korban Meninggal?
SIDOARJO Sebanyak ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba&039ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sido
PERISTIWA
JAKARTA -Polemik terkait pencopotan Nanto Dwi Subekti dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan terus memanas. Nanto dengan tegas membantah tuduhan pelanggaran disiplin yang diarahkan padanya, menyebut bahwa surat keputusan pembebasan tugasnya sudah kadaluwarsa dan cacat hukum.
Dalam jumpa pers di Jakarta Selatan pada Selasa (16/7/2024), Nanto menegaskan bahwa pembebasan tugasnya yang didasarkan pada dugaan pelanggaran disiplin tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Surat keputusan Kasatpol PP DKI Jakarta tentang pembebasan tugas saya sudah kadaluwarsa menurut aturan, sehingga dugaan pelanggaran disiplin terhadap saya tidak berlaku lagi secara hukum,” ujar Nanto.
Aspek Hukum dan KontroversiNanto menganggap pencopotannya sebagai Kepala Satpol PP Jakarta Selatan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa proses pembebasan tugasnya tidak mengikuti prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Ini bukan hanya masalah soal pelanggaran disiplin, tapi juga tentang keabsahan hukum dalam menjalankan proses administrasi,” tegas Nanto. Kontroversi ini semakin memanas karena menyangkut integritas prosedur dalam pemerintahan daerah.
Respons Pihak TerkaitBelum ada tanggapan resmi dari pihak Satpol PP DKI Jakarta terkait pernyataan Nanto ini. Namun, publik dan sejumlah kalangan menyoroti pentingnya kejelasan dalam prosedur administratif, terutama dalam hal pembebasan tugas yang dapat berdampak langsung pada karier dan reputasi seseorang.
Dampak Bagi Pemerintahan DaerahKasus ini juga mencerminkan tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah. Keputusan administratif yang dipertanyakan bisa berpotensi mengganggu stabilitas dan kredibilitas Satpol PP Jakarta Selatan, serta menimbulkan perdebatan tentang perlunya reformasi dalam proses pengelolaan administrasi publik.
(N/014)
SIDOARJO Sebanyak ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba&039ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sido
PERISTIWA
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Ros
NASIONAL
JAKARTA Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun sejak awal Reformasi. Namun, penurunan tersebut belum membuat persoalan kemisk
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto terus mendorong program swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama pemerintah. Kebijakan ini di
EKONOMI
KARO Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kebutuhan dasar warga terdampak erupsi Gunung Sinabung terpenuhi se
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan percepatan evakuasi warga yang berada di wilayah zona bahaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak peserta event Jelajah Wisata Budaya (JWB) ke4 menikmati beragam kuliner khas Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan mengubah pola pembiayaan bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jantung. Upaya tersebut dil
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PT Kawasan Industri Medan (KIM) Persero memperkuat daya tarik investasi dengan
PEMERINTAHAN