Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Polemik terkait pencopotan Nanto Dwi Subekti dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan terus memanas. Nanto dengan tegas membantah tuduhan pelanggaran disiplin yang diarahkan padanya, menyebut bahwa surat keputusan pembebasan tugasnya sudah kadaluwarsa dan cacat hukum.
Dalam jumpa pers di Jakarta Selatan pada Selasa (16/7/2024), Nanto menegaskan bahwa pembebasan tugasnya yang didasarkan pada dugaan pelanggaran disiplin tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Surat keputusan Kasatpol PP DKI Jakarta tentang pembebasan tugas saya sudah kadaluwarsa menurut aturan, sehingga dugaan pelanggaran disiplin terhadap saya tidak berlaku lagi secara hukum,” ujar Nanto.
Aspek Hukum dan KontroversiNanto menganggap pencopotannya sebagai Kepala Satpol PP Jakarta Selatan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa proses pembebasan tugasnya tidak mengikuti prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Ini bukan hanya masalah soal pelanggaran disiplin, tapi juga tentang keabsahan hukum dalam menjalankan proses administrasi,” tegas Nanto. Kontroversi ini semakin memanas karena menyangkut integritas prosedur dalam pemerintahan daerah.
Respons Pihak TerkaitBelum ada tanggapan resmi dari pihak Satpol PP DKI Jakarta terkait pernyataan Nanto ini. Namun, publik dan sejumlah kalangan menyoroti pentingnya kejelasan dalam prosedur administratif, terutama dalam hal pembebasan tugas yang dapat berdampak langsung pada karier dan reputasi seseorang.
Dampak Bagi Pemerintahan DaerahKasus ini juga mencerminkan tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah. Keputusan administratif yang dipertanyakan bisa berpotensi mengganggu stabilitas dan kredibilitas Satpol PP Jakarta Selatan, serta menimbulkan perdebatan tentang perlunya reformasi dalam proses pengelolaan administrasi publik.
(N/014)
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai pembangunan kawasan hunian tetap (huntap) bag
NASIONAL
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN