Universitas Moestopo dan Pemda Lombok Barat Gelar Workshop Profesionalisme DPRD
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
MANADO -Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR) bersiap melaporkan pengembang reklamasi Teluk Manado ke pihak kepolisian. Langkah ini diambil setelah AMPLTR menilai bahwa pengembang telah melakukan pembohongan publik terkait dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pelarangan akses nelayan ke pantai yang merupakan milik umum.
Perwakilan AMPLTR, Fenly Sigar, menjelaskan bahwa keputusan untuk melaporkan pengembang tersebut diambil setelah melakukan konsultasi di Polda Sulawesi Utara pada Kamis (4/7). “Kami mendatangi Polda Sulut untuk melakukan konsultasi karena menganggap PT MUP selaku pengelola dan pengembang reklamasi di pesisir pantai Sindulang hingga Tumumpa (Teluk Manado), atas dugaan pembohongan publik,” ujar Fenly.
Menurut Fenly, pembohongan publik yang dianggap dilakukan pengembang termasuk dalam pengumuman yang tidak akurat mengenai AMDAL. Pengembang disinyalir mengklaim bahwa tidak ada biota laut di perairan yang direncanakan untuk direklamasi, meskipun dokumen AMDAL menunjukkan sebaliknya.
“PT MUP menyatakan dalam dokumen AMDAL bahwa tidak ada biota laut dalam luasan 90 hektare yang diizinkan, namun hal ini dinilai sebagai pembohongan publik karena terdapat ketidaksamaan dengan keterangan sebenarnya,” tambahnya.
Selain masalah AMDAL, AMPLTR juga menyoroti kerusakan infrastruktur publik yang dilakukan pengembang, seperti merusak pelindung abrasi dan trotoar, serta menutup akses nelayan ke area pantai yang biasa mereka gunakan untuk mencari ikan.
“Dalam konsultasi di Polda Sulut, kami diminta untuk membuat laporan resmi, laporan tertulis yang ditandatangani oleh aliansi yang mewakili masyarakat pesisir dan masyarakat lokal serta nelayan tradisional,” kata Fenly.
Pihak AMPLTR berharap bahwa langkah ini dapat mengawal proses hukum dan menarik perhatian pemerintah untuk menegakkan kebenaran serta melindungi hak-hak masyarakat pesisir dan lingkungan hidup di Teluk Manado.
(N/014)
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan sebanyak 23 anggota Korps Marinir tertimbun longsor di kawasa
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya penyalahgunaan nitrous oxide
KESEHATAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dinilai memegang peran strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transpar
NASIONAL
BANDA ACEH Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Aceh mengumumkan hasil seleksi terbuka untuk sembilan jabata
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, memberikan pernyataan tegas menjelan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberi sinyal akan kembali melayangkan gugatan perdata terhadap perusahaanperu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi meluncurkan logo resmi keketuaan dalam organisasi kerja sama ekonomi Developing Eight (D8) untuk periode 2026
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat penerapan Sumut Corporate University (Corpu) sebagai upaya strate
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izinn
NASIONAL