Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengumumkan bahwa layanan digital masyarakat telah pulih sepenuhnya setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 mengalami serangan ransomware. Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat hari Jumat, Hadi menyampaikan bahwa layanan-layanan yang terganggu kini sudah dapat digunakan kembali sejak 1 Juli 2024.
“Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal,” kata Hadi, sambil menegaskan bahwa upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan sistem.
Pada akhir Juni 2024, serangan ransomware menghantam PDNS 2, mengganggu berbagai layanan digital pemerintah. Sejak saat itu, pemerintah segera merespons dengan langkah pemulihan yang cepat untuk memastikan layanan kembali beroperasi secara optimal.
Hadi juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus memperkuat Pusat Data Nasional (PDN) pengganti PDNS 2 di Surabaya dengan sistem backup berlapis dan pengamanan yang lebih baik. “Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan back up berganda, back up berlapis dengan pengamanan yang baik, sekarang terus dilakukan,” ujarnya.
Sebelumnya, Hadi telah mengindikasikan bahwa pihak berwenang telah mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas serangan terhadap PDNS 2. Namun, detail lebih lanjut mengenai sosok tersebut belum diungkapkan secara rinci.
Serangan terhadap infrastruktur teknologi informasi pemerintah menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya keberlangsungan layanan publik yang terhubung secara digital. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan data dan respons terhadap ancaman cyber di masa mendatang.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL