Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
israel -Tel Aviv kembali menjadi pusat sorotan internasional setelah gelombang demonstrasi massal meluas di ibu kota Israel, yang dipicu oleh kontroversi terbaru terkait wajib militer bagi masyarakat agama ultra-Ortodoks. Kebijakan baru yang digulirkan oleh Parlemen Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengubah usia wajib militer dari 26 tahun menjadi 21 tahun bagi pelajar seminari Yahudi ultra-Ortodoks, telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Puluhan ribu demonstran memadati jalan-jalan di depan kediaman Netanyahu, mengutarakan protes atas kebijakan tersebut yang dinilai mengintervensi kebebasan beragama. Demonstrasi yang semula bersifat damai berubah menjadi bentrokan ketika sejumlah massa melakukan serangan terhadap mobil-mobil pejabat pemerintah, termasuk Menteri Perumahan Yitzhak Goldknopf dari partai Ultra-Ortodoks United Torah Judaism.
Ketegangan mencapai puncaknya saat sebuah tas berisi bahan peledak dan granat ditemukan di depan kediaman pribadi Netanyahu, di kompleks Caesarea. Kejadian ini memicu respons cepat dari tim penjinak bom Israel yang melakukan penyelidikan intensif untuk menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
“Insiden ini dianggap sebagai tindakan berbahaya yang menunjukkan eskalasi kekerasan yang tidak dapat ditoleransi,” ujar laporan media lokal Channel 14 Ibrani, mengutip pernyataan dari Jaksa Agung dan dinas keamanan Shin Bet.
Reaksi dari komunitas ultra-Ortodoks pun tak kalah keras. Kepala Rabi Sephardic Israel, Yitzhak Yosef, bersama pengikutnya mengancam untuk meninggalkan Israel jika mereka dipaksa untuk bergabung dalam militer. Argumentasi mereka berpusat pada kepentingan untuk mempertahankan institusi keagamaan Yahudi, seperti kollels dan yeshivas, yang dianggap krusial bagi kelangsungan budaya dan agama Yahudi.
Permasalahan ini telah menjadi bahan perdebatan di tingkat nasional Israel sejak Mahkamah Agung menangguhkan kewajiban militer bagi warga ultra-Ortodoks pada tahun 2018. Pihak otoritas Israel, baik dari pemerintah maupun kepolisian, kini dihadapkan pada tugas berat untuk meredakan ketegangan dan menegakkan ketertiban di tengah eskalasi konflik yang semakin memanas.
Situasi ini terus dipantau dengan ketat oleh masyarakat internasional, mengingat dampak potensialnya terhadap stabilitas regional dan hubungan antarnegara di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Israel dan lembaga terkait terus berupaya untuk menemukan solusi yang dapat meredam ketegangan dan mengembalikan kondisi keamanan serta ketertiban di Tel Aviv dan sekitarnya.
(n/014)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK