JAKARTA -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen untuk menuntaskan persoalan lahan seluas 2.086 hektar di Kawasan IKN. Dalam upayanya, Basuki mengaku terus berkomunikasi intens dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik.
Basuki mengungkapkan pentingnya komunikasi yang berkesinambungan dalam menangani isu tersebut, terutama menjelang sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) Plus yang akan dilakukan oleh Pemprov Kaltim pada 27 Juni mendatang. PSDK Plus merupakan skema ganti rugi yang ditawarkan kepada masyarakat terdampak, meliputi kompensasi untuk tanaman yang tumbuh dan relokasi rumah.
“Saat ini, kami menunggu sosialisasi dari Gubernur Kaltim terkait PSDK Plus ini. Semua ganti rugi akan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur, dengan anggaran yang disediakan oleh Kementerian PUPR,” jelas Basuki.
Baca Juga:
Dalam penjelasannya, Basuki menyebut bahwa Kementerian PUPR akan membangun 91 unit hunian untuk 91 kartu keluarga yang terdampak di Kawasan IKN. Jenis hunian yang akan dibangun bisa berupa rumah susun (rusun) maupun rumah tapak.
Namun, masih terdapat kendala terkait sebagian dari 2.086 hektar lahan yang belum sepenuhnya clear, terutama yang terletak di sekitar Tol Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI. Lokasi lainnya mencakup akses jalan menuju Masjid Negara IKN dan lahan pengendalian banjir di Bendungan Sepaku – Semoi.
Baca Juga:
Dengan berjalannya sosialisasi PSDK Plus, Basuki berharap bahwa semua permasalahan terkait lahan ini dapat terselesaikan sepenuhnya pada Juli 2024 mendatang. Hal ini menjadi fokus utama dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung visi IKN sebagai pusat administrasi pemerintahan yang baru bagi Indonesia.
Garis Besar Proyek Pembangunan dan Penyelesaian Lahan di IKN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan langkah-langkah konkret dalam menangani masalah lahan seluas 2.086 hektar di Kawasan IKN. Komunikasi intens dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menjadi kunci dalam menyelesaikan polemik tersebut.
Basuki menyoroti pentingnya sosialisasi mengenai skema ganti rugi PSDK Plus yang akan diselenggarakan oleh Pemprov Kaltim pada akhir Juni ini. Skema ini mencakup kompensasi untuk tanaman dan relokasi rumah bagi masyarakat terdampak di IKN.
Perhatian juga diberikan pada rincian ganti rugi yang akan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim, dengan anggaran yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Proyek ini melibatkan pembangunan 91 unit hunian untuk keluarga yang terdampak, baik dalam bentuk rusun maupun rumah tapak.
Namun, sejumlah lahan di sekitar infrastruktur vital seperti Tol Seksi 6A dan 6B serta akses jalan ke Masjid Negara IKN dan lahan pengendalian banjir di Bendungan Sepaku – Semoi masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Basuki optimistis bahwa dengan koordinasi yang baik, semua kendala ini dapat diatasi sehingga proyek ini berjalan lancar dan sesuai target penyelesaiannya pada Juli 2024.
Basuki Hadimuljono: Menuntaskan Persoalan Lahan 2.086 Hektar di IKN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memberikan sorotan terkait upaya menyelesaikan masalah lahan seluas 2.086 hektar di Kawasan IKN. Komunikasi yang intens dengan Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menjadi strategi utama dalam merespons isu ini.
Basuki menegaskan bahwa Pemprov Kaltim akan melakukan sosialisasi mengenai skema ganti rugi PSDK Plus, yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa terkait tanaman dan relokasi rumah bagi masyarakat terdampak. Rincian ganti rugi ini akan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim dengan anggaran dari Kementerian PUPR.
Pembangunan 91 unit hunian untuk keluarga terdampak juga menjadi fokus dalam penyelesaian masalah ini, dengan variasi hunian berupa rusun maupun rumah tapak. Meskipun demikian, beberapa area di sekitar infrastruktur kunci seperti Tol Seksi 6A dan 6B serta akses jalan ke Masjid Negara IKN dan lahan pengendalian banjir di Bendungan Sepaku – Semoi masih memerlukan perhatian khusus.
Dengan berjalannya sosialisasi PSDK Plus, Basuki berharap bahwa semua kendala terkait lahan ini dapat terselesaikan pada Juli 2024, memungkinkan proyek infrastruktur di IKN berlanjut sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.
(N/014)
PADANGSIDIMPUAN Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan menjadi tuan rumah peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP)
Nasional
BITVONLINE.COM Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) khusus bagi ibu hamil pada tahun 2025. Program ini merupakan bagian d
Nasional
JAKARTA Nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Selasa (29/4/2025) sore. Rupiah
Ekonomi
BINJAI Sebuah video yang memperlihatkan empat pria mengaku warga Kota Binjai, Sumatera Utara, terlantar di Kamboja menjadi viral di media s
Peristiwa
JAKARTA Seorang wanita bernama Ambarwati melaporkan oknum anggota Polri berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial GMI ke Polda Metro Jaya
Hukum dan Kriminal
SUMEDANG Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Tol Cisumdawu kilometer 189, wilayah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Peristiwa
JAKARTA Tanggapan terus mengalir terkait isu potensi masuknya TNI ke ranah pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Pendidikan
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presid
Nasional
INDRAMAYU Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menggelar apel besar inventarisasi kendaraan dinas di area Parkiran Sport Center, Selasa
Pemerintahan
Oleh Denny Iskandar SH MHMASYARAKAT yang bertempat tinggal di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPNII, atau yang diklaim masih tercatat sebag
Opini
