Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI –Untuk kedua kalinya, sapi dari peternakan Bang Yanto (YT) Farm terpilih sebagai sapi kurban yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha 2024 milik Presiden Indonesia, Joko Widodo di Sumatera Utara. Sebuah kehormatan yang tak terhingga bagi pemilik peternakan tersebut, Yanto, yang mengucapkan rasa syukur atas pilihan yang kembali jatuh pada sapi dari peternakannya.
Sapi kurban yang terpilih adalah jenis Peranakan Ongole (PO) Kebumen, hasil dari perjuangan dan perawatan yang tidak kenal lelah dari Yanto dan timnya. Yanto menceritakan bagaimana sapi tersebut awalnya dibelinya dalam kondisi kurus, namun melalui perawatan dan pemberian pakan yang maksimal, sapi tersebut berkembang menjadi gemuk dan sehat.
Dalam perawatan sapi, Yanto menekankan pentingnya pemilihan bibit yang tepat, perawatan yang baik, dan pemberian pakan yang optimal. Ia mengaku bahwa sapi jenis PO memiliki potensi untuk mencapai berat hingga satu ton, dan dengan pengalaman yang dimiliki, mereka berhasil memilih sapi yang tepat.
Sapi kurban dari peternakan YT Farm ini memiliki berat sekitar 860 kilogram dan dibeli oleh Presiden Jokowi dengan harga Rp 90 juta. Sebuah penghargaan atas jerih payah dalam merawat sapi tersebut selama kurang lebih satu tahun. Yanto juga menjelaskan bahwa sapi tersebut diberi nama Suro, sebagai pengingat bahwa sapi tersebut dibeli saat Bulan Suro.
Sebelum terpilih sebagai sapi kurban, sapi milik Yanto harus melewati beberapa tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter hewan, seperti pemeriksaan darah, air liur, dan kotoran. Kini, sapi tersebut siap untuk disembelih di Masjid Juang 45 Kota Medan.
Keberhasilan sapi dari peternakan YT Farm menjadi sapi kurban Presiden Jokowi menjadi inspirasi bagi Yanto dan peternak lainnya. Ia mengajak sesama peternak untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman, dengan harapan bahwa sapi-sapi mereka juga bisa terpilih menjadi sapi kurban untuk pemimpin negara di masa depan.
Sebagai tambahan informasi, proses pemilihan sapi kurban ini melibatkan koordinasi antara Sekretariat Presiden dan pemerintah daerah setempat. Kriteria sapi kurban termasuk berat minimal 800 kilogram, dan pemotongan sapi akan ditentukan oleh Sekretariat Presiden bersama Biro Kesejahteraan Masyarakat.
Dengan demikian, cerita di balik sapi kurban dari peternakan YT Farm bukan hanya tentang penghargaan atas jerih payah peternakannya, tetapi juga tentang kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta semangat untuk berbagi ilmu dan pengalaman di antara para peternak.
(N/014)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL