Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA – Dalam sebuah upacara yang penuh semangat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, secara resmi melantik Adrias Hariyanto sebagai Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi Riau. Melalui Keputusan Ketum TP PKK Nomor 004/KEP/PKK.PST/II/2024, Adrias Hariyanto juga dikukuhkan sebagai Pj Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Riau.
“Saya Ketua Umum TP PKK dengan ini resmi melantik Nyonya Adrias Hariyanto sebagai Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Riau untuk masa bakti sesuai dengan masa jabatan Penjabat Gubernur Riau,” ungkap Tri, dengan lugasnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (2/3/2024).
Dalam momen yang sarat makna itu, Tri Tito Karnavian juga memberikan dukungan penuh kepada Adrias Hariyanto, yakin bahwa beliau akan menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini sesuai dengan amanah yang dipercayakan kepadanya untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
“Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan darma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta,” ujar Tri, dengan nada doa yang hangat.
Dalam sambutannya, Tri Tito Karnavian juga tidak lupa untuk menyoroti peran Posyandu, yang merupakan lembaga penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Ia berharap agar keberadaan Posyandu dapat lebih diperkuat melalui penyusunan program kerja dan Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya.
“Sebetulnya selama ini Posyandu sudah ada sendiri, namun mungkin dalam perjalanannya programnya tidak bisa berjalan dengan baik, karena tidak ada yang mengawalnya,” jelas Tri, dengan keprihatinan yang mendalam.
Lebih lanjut, Tri menekankan bahwa Posyandu memiliki kedudukan yang berbeda dengan PKK, meskipun kader PKK seringkali turut terlibat dalam kegiatan Posyandu. Menurutnya, perbedaan ini penting untuk diakui karena kedua lembaga tersebut memiliki struktur, penganggaran, dan program yang berbeda.
“Walaupun 10 program pokok PKK telah mencakup seluruh kebutuhan, keberadaan Posyandu tetap akan membantu pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” tambah Tri, dengan keyakinan yang kuat.
Dengan pelantikan Adrias Hariyanto sebagai Pj Ketua TP PKK Provinsi Riau dan Pj Ketua Pembina Posyandu, diharapkan peran serta PKK dan Posyandu dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga di Provinsi Riau akan semakin meningkat. Dukungan penuh dari Tri Tito Karnavian juga menjadi modal utama dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.
(K/09)
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK