Perangi Pembajakan Film, BPI dan AVISI Dukung Industri Kreatif Indonesia

Jakarta – Isu pembajakan film Indonesia kembali mencuat sebagai ancaman serius bagi industri perfilman tanah air. Tidak hanya berdampak pada kerugian besar bagi sektor film, tetapi juga mengancam perekonomian nasional dan mengganggu pergerakan ekosistem digital di Indonesia. Pembajakan film yang kini dilakukan secara terang-terangan melalui berbagai platform digital, memunculkan kebutuhan akan tindakan tegas untuk melindungi hak cipta dan industri kreatif Indonesia.

Untuk itu, Badan Perfilman Indonesia (BPI) bersama Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), dengan dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) RI, menyatukan langkah dalam memerangi pembajakan film di Indonesia. Dalam diskusi bertema ‘Anti Piracy’, yang digelar pada Selasa, 21 Januari 2025 di Jakarta, BPI dan AVISI menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembajakan.

Ketua Umum BPI, Gunawan Paggaru, menekankan pentingnya membangun pemahaman tentang menghormati hak cipta dan dampak penyebaran konten ilegal. “Kegiatan ini adalah langkah strategis dalam mendukung industri streaming dan perfilman Indonesia, serta membangun ekosistem yang lebih aman dan berkualitas,” ungkap Gunawan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum AVISI, Hermawan Sutanto, mengungkapkan bahwa sekitar 70% masyarakat Indonesia memilih untuk menonton film nasional secara ilegal, meskipun mereka sadar bahwa tindakan tersebut merugikan banyak pihak dan berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

Hermawan menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengonsumsi konten secara legal. “Kolaborasi ini mencerminkan komitmen untuk membangun ekosistem digital yang berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, turut menekankan perlunya kerjasama antar pihak untuk melawan pembajakan film. “Melawan pembajakan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah yang perlu mendukung dengan regulasi yang tepat, serta platform global yang berperan penting dalam memblokir akses pembajak,” ujar Riefky.

Sebagai langkah awal, Riefky mengungkapkan bahwa Kemenkraf siap mendukung setiap inisiatif yang dihasilkan dari forum ini dan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun Komunikasi Digital (Komdigi) untuk memberantas pembajakan film nasional.

(christie)