2,4 Juta Lapangan Kerja Dijanjikan Tercipta, Purbaya Akui Belum Cukup Atasi 7,2 Juta Pengangguran
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang memohon agar hari pencoblosan Pilkada Serentak pada Rabu, 27 November 2024, ditetapkan sebagai hari libur nasional. Menurut Prasetyo, pemerintah pada prinsipnya sepakat dengan usulan tersebut guna memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal dalam proses pemilihan.
“Kami sudah menerima surat dari KPU, dan pada prinsipnya kami sepakat agar hari pencoblosan menjadi libur nasional. Hal ini penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan lebih leluasa dalam memilih calon kepala daerah sesuai dengan target dan harapan kita bersama,” ujar Prasetyo di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Prasetyo menambahkan, usulan untuk menjadikan hari pencoblosan sebagai hari libur nasional ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. KPU, lanjutnya, telah mengajukan permohonan tersebut mengingat Pilkada 2024 merupakan pilkada serentak pertama kali yang melibatkan seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia.
Prasetyo menegaskan, meskipun pemerintah telah sepakat dengan usulan tersebut, keputusan akhir mengenai penetapan hari libur nasional masih menunggu kedatangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan luar negeri. Setelah Presiden kembali, surat permohonan yang diajukan KPU akan segera diproses untuk ditetapkan secara resmi.
“Surat dari KPU ini sudah kami terima dan akan segera diproses. Tapi keputusan final menunggu Presiden yang sedang dalam kunjungan luar negeri. Setelah beliau kembali, kita akan segera putuskan,” jelas Prasetyo.
Sebelumnya, anggota KPU, Idham Holik, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden untuk memohon agar 27 November 2024 ditetapkan sebagai hari libur nasional. Menurut Idham, langkah ini diambil agar para pemilih bisa lebih leluasa dalam menggunakan hak pilih mereka pada hari pencoblosan.
KPU berharap dengan adanya libur nasional pada hari pemungutan suara, masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih calon kepala daerahnya. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024.
“Kami berharap dengan adanya libur nasional, masyarakat akan lebih semangat untuk menggunakan hak pilih mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi di Indonesia,” tambah Idham.
Pilkada Serentak 2024 sendiri akan diikuti oleh sejumlah daerah di Indonesia yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, kegiatan ini menjadi momen penting bagi Indonesia dalam memperkuat sistem demokrasi serta memilih pemimpin yang akan memajukan daerah-daerah di Tanah Air.
(N/014)
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 belum sepenuhnya dirasaka
EKONOMI
KUPANG Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan tidak ada tambahan korban meninggal akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (
NASIONAL
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dua permohonan Visa D2 yang diajukan PT Buana Media Independen belum memperoleh keputusan hampir dua bulan setel
NASIONAL
JAKARTA Polri mencatat 189 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Dari penangana
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan soal pengemudi becak motor yang sempat tercatat dalam
EKONOMI
JAKARTA Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang tidak membubuhkan tanda
POLITIK