Titiek Soeharto Soroti Solusi Swasembada Pangan, Sebut Pemerintah Bisa Meniru Kebijakan Era Soeharto

JAKARTA –Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, menyampaikan pandangannya terkait upaya pemerintah mencapai swasembada pangan di Indonesia. Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/11), Titiek mengungkapkan bahwa Indonesia seharusnya tidak perlu mencari formula baru untuk mencapai swasembada pangan. Sebagai solusi, Titiek menyarankan agar pemerintah meniru kebijakan yang diterapkan pada era kepemimpinan ayahnya, Presiden Soeharto, namun dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini.

Swasembada Pangan dan Pengalaman Era Soeharto

Titiek mengungkapkan bahwa salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan pada masa lalu adalah karena adanya kebijakan yang terarah dan efektif dalam mengelola sektor pertanian. Ia berpendapat bahwa meskipun sudah banyak perubahan yang terjadi dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, konsep dasar yang berhasil pada zaman Soeharto dapat diterapkan kembali.

Baca Juga:

• Antusiasme Suporter Bikin AFF Terpukau, Indonesia Dipuji Sebagai Tuan Rumah Sukses Piala AFF U-23 2025
• Waspada Tsunami! Kedutaan Besar AS Keluarkan Peringatan untuk Papua Nugini, Solomon, dan Vanuatu

“Saya pribadi ya, kita ngapain sih cari-cari formula baru gitu. Bukan karena Pak Harto ya, zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras, kenapa kita enggak tinggal nyontek saja dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya, ke suasana sekarang gitu,” ujar Titiek saat ditemui di Gedung DPR.

Titiek menilai bahwa kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto bukanlah hasil dari kebijakan seorang individu semata, melainkan hasil kerja keras dan kebijakan anak-anak bangsa yang memiliki dedikasi tinggi terhadap negara. Ia percaya, selama kebijakan tersebut baik dan efektif untuk Indonesia, tidak ada alasan bagi pemerintah saat ini untuk malu mengadopsinya kembali.

Baca Juga:

• Kerja 10 Jam Tanpa Henti, Pengantar Makanan di China Menangis: “Aku Tak Punya Waktu untuk Lapar”
• Menjelang Festival Bunga dan Buah, Warga Berastagi: Tahun Ini Sepi dan Lesu

“Jadi enggak usah malu lah kalau nyontek dengan yang dulu yang berhasil gitu ya. Yang jelek kita tinggalin, yang bagus bisa kita lanjutkan gitu. Karena apa pun keberhasilan dulu itu bukan produknya Pak Harto, tapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar gitu,” kata Titiek dengan penuh keyakinan.

Menanggapi Keluhan Menteri Pertanian tentang Pangan

Titiek Soeharto juga memberikan respons terhadap keluhan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengenai masalah ketidakberesan dalam sektor pangan, khususnya mengenai permasalahan koordinasi antar lembaga yang berpengaruh terhadap produksi pangan di Indonesia. Menurut Amran, banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi pangan, namun tidak ada satu komando yang dapat mengatur semua jalannya sektor pangan, yang menyebabkan permasalahan besar dalam distribusi dan kelangkaan bahan pokok.

Mentan Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan bahwa selain Kementerian Pertanian, ada beberapa pihak lain, terutama perusahaan-perusahaan milik negara di bawah Kementerian BUMN, yang juga turut menentukan arah kebijakan dan ketersediaan bahan pangan di Indonesia, salah satunya adalah masalah distribusi pupuk. “Pupuk PIHC ada di BUMN, kami tidak bisa mengintervensi, tapi kerjanya di pertanian,” ujar Amran.

Menanggapi hal tersebut, Titiek Soeharto mengingatkan bahwa penataan kebijakan yang baik memerlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait, tetapi tetap dalam satu garis besar yang jelas agar tidak tumpang tindih. Titiek menekankan pentingnya konsistensi dan fokus dalam menjalankan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat, terutama para petani.

Komisi IV DPR dan Peran Bulog

Dalam kesempatan yang sama, Titiek juga membahas posisi Perum Bulog yang sering kali menjadi bahan perdebatan. Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga negara yang memiliki peran vital dalam sektor pangan, Bulog harus tetap fokus pada tugas pokok dan fungsinya, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bukan untuk mencari keuntungan. Menurut Titiek, Bulog tidak seharusnya diprivatisasi atau dialihkan ke sektor swasta, karena hal tersebut justru akan mengaburkan tujuan utamanya.

“Enggak, yang penting Bulog itu enggak boleh cari untung, dia khusus harus untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Titiek Soeharto, yang juga menambahkan bahwa pengelolaan yang tepat oleh Bulog sangat diperlukan untuk memastikan harga pangan tetap stabil di pasar dan membantu para petani memperoleh harga yang layak untuk hasil pertaniannya.

Masa Depan Koordinasi Sektor Pangan: Satu Komando atau Terpisah?

Pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait ketidakjelasan satu komando dalam sektor pangan menyoroti persoalan serius yang masih menghambat pembangunan ketahanan pangan nasional. Amran mengusulkan agar ada pemikiran baru yang menyatukan seluruh sektor terkait pangan, dari hulu hingga hilir, di bawah satu komando yang jelas, di mana Kementerian Pertanian dapat menjadi penentu arah kebijakan secara keseluruhan.

“Ke depan, ada pemikiran ini satu komando sehingga Menteri Pertanian bertanggung jawab, kalau ada apa-apa menterinya yang diganti, karena satu komando dari hulu ke hilir itu tanggung jawab kepada satu komando ini,” ujar Amran.

Titiek Soeharto pun menanggapi usulan tersebut dengan penuh perhatian, namun enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai apakah Komisi IV DPR RI akan mendorong perubahan besar dalam struktur kementerian terkait sektor pangan. Ia lebih memilih untuk menunggu keputusan presiden dalam hal ini, dan melihat bagaimana arahan pemerintah dalam mengelola sektor pertanian ke depan.

Harapan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan

Dari diskusi ini, terlihat jelas bahwa para pemangku kepentingan dalam sektor pangan di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai cara terbaik untuk mencapai swasembada pangan. Namun, satu hal yang disepakati oleh Titiek Soeharto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman adalah pentingnya kerja sama antar lembaga dan sektor dalam mengelola ketahanan pangan nasional.

Dengan latar belakang kebijakan swasembada pangan yang pernah sukses pada era Soeharto, Titiek menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk kembali mengarahkan sektor pertanian ke jalur yang tepat. “Saya yakin, dengan kolaborasi yang tepat dan kebijakan yang tepat, kita bisa kembali mencapai swasembada pangan, seperti yang pernah dicapai pada masa lalu,” tutupnya.

Penting untuk dicatat bahwa ke depan, tantangan besar bagi pemerintah adalah bagaimana menyesuaikan kebijakan yang sukses di masa lalu dengan dinamika global dan domestik yang semakin kompleks, tanpa mengabaikan kesejahteraan petani dan kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau.

(N/014)