Wabup Tapteng: Ramadhan Fair Jadi Momentum Kebangkitan UMKM Pascabencana
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memanfaatkan momentum Ramadhan 1447 Hijriah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat mel
EKONOMI
SUMUT –Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) diimbau untuk cermat dalam memilih calon pemimpin pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menekankan pentingnya memilih calon yang memiliki rekam jejak bersih dan rendah risiko hukum. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Bayang-Bayang Invisible Hand di Pilgub Sumut 2024,” yang diadakan oleh Kombatan Sumut Bersih di AOBI Cafe, Medan, pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Saut menjelaskan, memilih kepala daerah yang “berisiko tinggi” dapat berdampak negatif bagi masa depan provinsi ini. Ia menekankan bahwa dalam pertarungan untuk lima tahun ke depan, masyarakat harus mencari calon yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. “Mencari kepala daerah itu carilah yang rendah risiko. Ini pertarungan Sumut untuk 5 tahun ke depan,” ungkap Saut.
Lebih lanjut, Saut menguraikan apa yang dimaksud dengan risiko tinggi. Ia mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan berbagai persoalan dan rekam jejak calon yang bertarung di Pilgub Sumut 2024. Beberapa indikator yang perlu dicermati adalah proyek-proyek yang tidak berjalan dengan baik, seperti isu lampu jalan yang dikenal dengan istilah “lampu pocong” dan pengelolaan Blok Medan.
“Lihat track record-nya. Kalau istilah orang Medan bilang, jangan yang hanya moncong saja pintar. Risiko itu misalnya yang tidak bangun IKN (Ibu Kota Negara) atau rel kereta api. Kenapa itu tidak masuk? Mungkin karena bukan saya penyidiknya,” jelas Saut, memberikan gambaran akan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Diskusi publik ini juga menghadirkan Rocky Gerung sebagai pembicara kunci, yang terkenal dengan pandangan kritisnya terhadap isu-isu politik dan sosial di Indonesia. Acara ini dipandu oleh Abyadi Siregar, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, dan Suwandi Purba. Diskusi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya cakap dalam berbicara, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Peserta diskusi menyambut baik pendapat Saut Situmorang, yang memberikan perspektif baru dalam menilai calon pemimpin. Beberapa di antaranya mengaku lebih menyadari risiko yang dihadapi jika memilih pemimpin yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas dan baik.
Dengan semakin dekatnya Pilgub Sumut 2024, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam memilih calon pemimpin yang akan membawa perubahan positif bagi daerah mereka. Saut menegaskan, keputusan masyarakat dalam memilih pemimpin akan sangat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan Sumut ke depan.
“Buatlah pilihan yang tepat untuk masa depan Sumut. Pilihlah pemimpin yang bersih dari segala bentuk korupsi dan mempunyai visi jelas untuk membangun daerah ini,” tutup Saut, mengingatkan masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam menentukan nasib provinsi yang kaya akan sumber daya ini.
(N/014)
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memanfaatkan momentum Ramadhan 1447 Hijriah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat mel
EKONOMI
DELI SERDANG Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deli Serdang memfokuskan program kerja 2026 pada empat pilar utama,
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri terus memburu dua bandar narkoba yang menyetorkan uang sebesar Rp2,8 miliar kepada eks Kapolres Bima Kota, AKBP
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mutu pelayanan publik melalui diseminasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap praktik sistematis sejumlah perusahaan dalam menghindari kewajiban memba
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, atau akrab disapa Gus Yaqut, membeberkan pertimbangannya saat menetapkan pembagian ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menilai polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, seharusnya
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II
NASIONAL
MALUKU Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terbukti menganiaya seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian p
PEMERINTAHAN