JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah tahanan (rutan) KPK untuk memastikan tidak adanya praktik ilegal di dalamnya. Sidak yang dilaksanakan pada Rabu pagi ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan rutan.
Dalam foto-foto yang diterima, terlihat kondisi ruangan kamar rutan KPK yang didominasi oleh cat berwarna putih. Kamar tersebut tampak tidak terlalu besar dan hanya dilengkapi dengan satu kasur yang cukup untuk satu orang, diletakkan di atas ranjang kayu. Beberapa pakaian milik tahanan juga tampak digantung di dinding, menambah kesan sederhana dari ruang tahanan tersebut.
Petugas KPK terlihat aktif mengecek setiap sudut ruangan dan memeriksa barang-barang milik penghuni rutan. “Langkah-langkah ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk memastikan bahwa tata kelola rutan berlangsung dengan baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” kata Kepala Biro Umum KPK, Tomi Murtomo.
Baca Juga:Alat Pendeteksi Sinyal
Dalam sidak tersebut, KPK juga menggunakan alat pendeteksi sinyal untuk mengantisipasi keberadaan alat komunikasi ilegal. Ini merupakan langkah pencegahan yang sudah dilakukan beberapa kali, termasuk pada awal dan pertengahan September 2024. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa narapidana tidak dapat mengakses komunikasi di luar rutan, yang dapat mengganggu proses hukum dan penegakan hukum.
Latar Belakang SidakSidak ini diadakan setelah terungkapnya praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan 15 mantan pegawai KPK. Mereka didakwa melakukan pungli di lingkungan rutan KPK antara Mei 2019 hingga Mei 2023, yang merugikan narapidana. Jaksa penuntut umum menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan KPK lainnya.
Baca Juga:
“Perbuatan ini tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga orang lain,” tegas jaksa. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.
Komitmen KPK ke DepanDengan adanya sidak ini, KPK menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi, baik di dalam lembaga maupun di rumah tahanan. Pengawasan ketat ini diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik-praktik yang merugikan dan menjaga citra KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas.
Kegiatan sidak ini menjadi langkah konkret KPK dalam menjaga kepercayaan publik dan menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi dalam bentuk apapun.
(N/014)
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik