Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan pandangannya terkait hasil analisis laporan yang disampaikan oleh Kaesang Pangarep mengenai dugaan gratifikasi pesawat jet. Dalam pernyataan yang disampaikan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Nawawi menegaskan pentingnya transparansi dalam proses tersebut dan meminta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, untuk mengumumkan hasil analisis tersebut secara resmi.
Dalam dialog dengan wartawan, Nawawi mengungkapkan, “Yang bilang mau diumumkan siapa?” menanggapi pertanyaan mengenai siapa yang akan menyampaikan hasil analisis. Ia menegaskan, “Biarkan apa yang dikerjakan Pak Pahala dia yang umumkan sendiri saja.” Hal ini menunjukkan sikap KPK untuk menjaga integritas proses pengumuman hasil analisis yang melibatkan salah satu anak presiden tersebut.
Nawawi mengonfirmasi bahwa dirinya belum menerima laporan hasil analisis dari Pahala dan menambahkan, “Selama ini yang membuat pernyataan terkait pelaporan Kaesang adalah dari Deputi Pencegahan KPK.” Hal ini menandakan bahwa KPK masih dalam tahap penyelesaian administrasi terkait laporan gratifikasi tersebut.
Sebelumnya, pada tanggal 20 September, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengumumkan bahwa proses penelaahan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh Kaesang telah selesai. Namun, Pahala enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasil tersebut, menyatakan bahwa informasi lengkap akan disampaikan oleh pimpinan KPK.
Dalam penjelasan terpisah, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menambahkan bahwa saat ini laporan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi di dua direktorat KPK, yaitu direktorat gratifikasi dan direktorat Pemberantasan Lintas Pidana dan Korupsi (PLPM). Tessa mengharapkan proses ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar hasilnya dapat dibahas di tingkat pimpinan KPK.
“KPK masih proses penyelesaian administrasi untuk laporan gratifikasi saudara KP. Kita harapkan dalam waktu dekat proses di kedua direktorat itu dapat selesai dan dapat dibahas di tingkat pimpinan,” ujar Tessa kepada wartawan.
Tessa juga memastikan bahwa KPK akan segera mengumumkan hasil analisis setelah rapat pimpinan. “Secepatnya nanti kita akan umumkan kepada teman-teman jurnalis hasil yang sudah diputuskan di rapat pimpinan tersebut,” tambahnya.
Dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep telah menarik perhatian publik, mengingat posisinya sebagai anak Presiden Joko Widodo. Proses penyelidikan ini menjadi sorotan, baik dari masyarakat maupun media, yang menantikan transparansi dan kejelasan dari KPK mengenai hasil analisis laporan yang telah diterima.
KPK berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berharap dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik dalam waktu dekat. Keberlanjutan proses ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti-korupsi di Indonesia.
(N/014)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL