Target Pemerintah Setop Impor BBM dalam 2–3 Tahun, IESR: Tidak Realistis
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA -Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan pandangannya terkait hasil analisis laporan yang disampaikan oleh Kaesang Pangarep mengenai dugaan gratifikasi pesawat jet. Dalam pernyataan yang disampaikan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Nawawi menegaskan pentingnya transparansi dalam proses tersebut dan meminta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, untuk mengumumkan hasil analisis tersebut secara resmi.
Dalam dialog dengan wartawan, Nawawi mengungkapkan, “Yang bilang mau diumumkan siapa?” menanggapi pertanyaan mengenai siapa yang akan menyampaikan hasil analisis. Ia menegaskan, “Biarkan apa yang dikerjakan Pak Pahala dia yang umumkan sendiri saja.” Hal ini menunjukkan sikap KPK untuk menjaga integritas proses pengumuman hasil analisis yang melibatkan salah satu anak presiden tersebut.
Nawawi mengonfirmasi bahwa dirinya belum menerima laporan hasil analisis dari Pahala dan menambahkan, “Selama ini yang membuat pernyataan terkait pelaporan Kaesang adalah dari Deputi Pencegahan KPK.” Hal ini menandakan bahwa KPK masih dalam tahap penyelesaian administrasi terkait laporan gratifikasi tersebut.
Sebelumnya, pada tanggal 20 September, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengumumkan bahwa proses penelaahan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh Kaesang telah selesai. Namun, Pahala enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasil tersebut, menyatakan bahwa informasi lengkap akan disampaikan oleh pimpinan KPK.
Dalam penjelasan terpisah, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menambahkan bahwa saat ini laporan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi di dua direktorat KPK, yaitu direktorat gratifikasi dan direktorat Pemberantasan Lintas Pidana dan Korupsi (PLPM). Tessa mengharapkan proses ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar hasilnya dapat dibahas di tingkat pimpinan KPK.
“KPK masih proses penyelesaian administrasi untuk laporan gratifikasi saudara KP. Kita harapkan dalam waktu dekat proses di kedua direktorat itu dapat selesai dan dapat dibahas di tingkat pimpinan,” ujar Tessa kepada wartawan.
Tessa juga memastikan bahwa KPK akan segera mengumumkan hasil analisis setelah rapat pimpinan. “Secepatnya nanti kita akan umumkan kepada teman-teman jurnalis hasil yang sudah diputuskan di rapat pimpinan tersebut,” tambahnya.
Dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep telah menarik perhatian publik, mengingat posisinya sebagai anak Presiden Joko Widodo. Proses penyelidikan ini menjadi sorotan, baik dari masyarakat maupun media, yang menantikan transparansi dan kejelasan dari KPK mengenai hasil analisis laporan yang telah diterima.
KPK berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berharap dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik dalam waktu dekat. Keberlanjutan proses ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti-korupsi di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita di te
EKONOMI
MEDAN Nama Dedi Kurniawan kembali menjadi sorotan publik setelah video yang diduga menampilkan dirinya beredar luas di media sosial. Dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menanggapi keras pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadhli yang menyebut dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah d
PEMERINTAHAN
MEDAN Banyak kejanggalan ditunjukkan petugas Kantor Pertanahan Kota Medan, saat Ombudsman RI menggelar Pemeriksaan Lapangan atas laporan
HUKUM DAN KRIMINAL