
Pemuda Aceh Besar Refleksikan 20 Tahun Perdamaian dalam Diskusi Interaktif JASA
ACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
Politik
JAKARTA –Komisi DPR RI yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji menggelar inspeksi mendadak di Gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) pada Rabu, 4 September 2024. Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi pengaturan keberangkatan jemaah haji, khususnya terkait dengan keberangkatan 3.500 jemaah haji khusus yang dinyatakan berangkat tanpa melalui masa tunggu yang biasanya diperlukan.
Pansus Angket Haji, yang dipimpin oleh Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, melakukan pemeriksaan ini setelah menemukan indikasi adanya ketidaksesuaian dalam proses penginputan data jemaah haji. Arteria Dahlan menyoroti kemungkinan cacat prosedur dalam sistem Siskohat yang mungkin menyebabkan penyimpangan dalam pengaturan keberangkatan haji.
Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji, Hasan Affandi, menjelaskan kepada anggota Pansus bahwa ia hanya menerima daftar nama jemaah haji khusus dari Subdirektorat Haji Khusus dalam bentuk surat edaran. Hasan menegaskan bahwa Siskohat berfungsi sebagai penerima dan pengolah data, tanpa kewenangan dalam menentukan daftar keberangkatan.
Selama inspeksi, Pansus menemukan sejumlah masalah terkait penginputan data yang diduga tidak sesuai prosedur. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme seleksi dan verifikasi jemaah haji khusus. Arteria Dahlan menyebut adanya kemungkinan regulasi yang bermasalah dan potensi penyimpangan dalam proses ini.
Pansus juga meminta kehadiran Kepala Subdirektorat Haji Khusus untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai proses dan regulasi yang berlaku. Namun, pada saat inspeksi, Kepala Subdirektorat Haji Khusus tidak berada di lokasi. Anggota Pansus, Marwan Jafar, mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan gratifikasi atau penyimpangan keuangan dalam proses penginputan jemaah haji, yang mungkin melibatkan pejabat tinggi.
“Dugaan adanya gratifikasi atau penyimpangan keuangan semakin menguat. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa pejabat tinggi terlibat dalam keberangkatan jemaah tanpa masa tunggu,” ujar Marwan Jafar, mengungkapkan temuan sementara dari Pansus.
Pansus Angket Haji berkomitmen untuk melanjutkan investigasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses keberangkatan haji. Pansus juga mengharapkan keterlibatan penuh dari semua pihak terkait untuk mengungkap fakta-fakta yang ada dan memastikan keadilan bagi seluruh jemaah haji.
Dengan berlanjutnya pemeriksaan ini, diharapkan akan ada klarifikasi yang mendalam mengenai prosedur dan regulasi haji yang berlaku, serta tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam proses keberangkatan jemaah haji.
(N/014)
ACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
PolitikPEKANBARU Ketua Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jekson Sihombing, ditangkap aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan kasus pemer
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke74 Humas Polri tahun 2025, Polda Aceh menggelar serangkaian kegiatan yang mengajak part
PemerintahanBATU BARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mekar Baru memperkenalkan produk hasil olahan tanaman bunga
PemerintahanJAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan optimisme terhadap target penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dicanangkan Wakil
PemerintahanJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatirannya atas lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
PolitikBINJAI Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar evaluasi program tahun 202
PemerintahanBANTEN Kontingen Paramotor Aceh mencatat sejarah gemilang dengan menyabet gelar Juara Umum pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Paramotor
OlahragaTANJUNG JABUNG TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) resmi meluncurkan Program Bantuan Seragam Sekolah Gratis u
PemerintahanDENPASAR Universitas Udayana (Unud) resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKT) un
Peristiwa