Kinerja Pansus PKB Akan Diumumkan Sebelum Muktamar PKB 2024: Apa Yang Bisa Diharapkan?

JAKARTA -Kinerja Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk untuk meneliti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu 1-2 hari ke depan. Pengumuman ini dijadwalkan sebelum Muktamar VI PKB yang akan dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Pansus PKB yang dibentuk sebagai respons terhadap berbagai isu internal dan eksternal partai ini menjadi sorotan menjelang Muktamar yang merupakan forum tertinggi partai.

Ketua Pansus PKB, Habib Umarsyah, yang juga menjabat sebagai Ketua PBNU, menyatakan bahwa hasil kinerja pansus masih dalam proses finalisasi. “Belum ada kesimpulan, tunggu satu-dua hari inilah ya,” ujar Habib Umarsyah saat konferensi pers di Plaza PBNU, Rabu (21/8). Ia menambahkan, hasil tersebut akan diserahkan kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya untuk penilaian dan langkah selanjutnya. “InsyaAllah satu-dua hari ini akan dikeluarkan secara utuh ke publik, kalau itu beliau anggap perlu,” tambahnya.

Pansus PKB ini dibentuk sebagai balasan terhadap pembentukan Pansus Haji oleh Cak Imin, Wakil Ketua DPR dan Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2024. Pansus Haji ini otomatis akan menyoroti kinerja Menteri Agama Gus Yaqut, yang merupakan salah satu figur penting dalam pemerintahan saat ini. Dalam konteks ini, PKB dan PBNU terlibat dalam perseteruan yang memanas, di mana PBNU membentuk Pansus PKB sebagai bentuk respons terhadap kritik yang dialamatkan kepada PKB.

Habib Umarsyah menjelaskan bahwa hasil dari pansus diharapkan dapat membawa perubahan positif untuk PKB. “Kita berharap ada perubahan-perubahan yang lebih baik untuk DPP PKB. Ini penting untuk menjaga integritas dan kemajuan partai,” kata Umarsyah. Pengumuman hasil kinerja pansus ini juga diharapkan dapat mempengaruhi arah dan kebijakan yang akan dibahas dalam Muktamar mendatang.

Muktamar VI PKB di Bali akan menjadi platform untuk memilih ketua umum baru dan membahas program kerja partai menjelang Pilkada 2024 serta merancang strategi politik hingga tahun 2029. Forum ini akan dihadiri oleh 2.700 peserta, termasuk perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Syuro, dan kader PKB lainnya. Namun, Muktamar ini tidak mengundang Ketua Umum PBNU Gus Yahya dan Menteri Agama Gus Yaqut, yang mencerminkan ketegangan yang ada antara PKB dan PBNU.

Perseteruan antara PKB dan PBNU ini berakar dari pembentukan Pansus Haji yang dianggap mempengaruhi kinerja Gus Yaqut. Dalam konteks ini, Pansus PKB berfungsi sebagai alat untuk menanggapi tuduhan dan kritik terhadap PKB, serta untuk menentukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan integritas partai.

Sebagai tambahan, Habib Umarsyah menyebutkan bahwa keputusan terkait hasil pansus dan langkah ke depan akan sepenuhnya bergantung pada instruksi Ketua Umum PBNU. “Kita sedang menunggu instruksi ketua umum. Semua yang kita lakukan ini di bawah satu komando, yang komandonya ada di tangan ketua umum,” katanya.

Dengan pengumuman yang dijadwalkan dalam waktu dekat, publik dan para pengamat politik akan dapat menilai lebih jauh tentang arah dan kebijakan PKB serta dampaknya terhadap dinamika politik Indonesia ke depan.

(N/014)