JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa masih ada satu dari lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024–2029 yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun pelaporan 2024. Padahal, batas akhir pelaporan jatuh pada Jumat, 11 April 2025.
"Untuk informasinya, empat sudah, satu masih belum dan ini nanti kita akan update lagi," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK belum menjatuhkan teguran kepada pimpinan DPR yang belum melapor tersebut, mengingat tenggat waktu masih tersisa satu hari. "Peneguran tentunya akan dilakukan bila adanya keterlambatan.
Baca Juga:
Masih ada waktu satu hari lagi," jelas Tessa.
Sementara itu, secara nasional, KPK mencatat masih ada 16.867 penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN hingga 9 April 2025.
Rinciannya, sebanyak 12.423 berasal dari kalangan eksekutif, 3.456 dari legislatif, 7 dari yudikatif, dan 981 dari BUMN/BUMD.
KPK sebelumnya telah memperpanjang batas waktu pelaporan LHKPN hingga 11 April 2025.
Perpanjangan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dan ketepatan laporan harta dari para penyelenggara negara.
"Kami juga mengimbau pimpinan atau satuan pengawas internal di setiap lembaga agar proaktif memantau dan mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN. KPK siap mendampingi jika ada kendala," tegas Tessa.
Sebagai bentuk transparansi, KPK akan memverifikasi seluruh LHKPN yang masuk, dan jika dinyatakan lengkap, laporan tersebut akan dipublikasikan agar dapat diakses publik.
"Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN ini menjadi salah satu teladan baik dalam langkah awal pencegahan korupsi," pungkasnya.*
(bs)
LANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan Kriminal
BINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
Nasional
BATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
Pemerintahan
LOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
Olahraga
PADANG SIDEMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) melalui Satpol
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan kunjungan ke Ci
Pemerintahan
MEDAN Sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa Doris Fenita Marpaung, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Kota Medan,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan kemarahannya karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak
Nasional
JAKARTA Musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani menyatakan siap memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri maupun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD
Entertainment
