Eks Plt Bupati Maluku Tengah Jadi Tersangka Korupsi Proyek Air Bersih Rp12,4 Miliar

MALUKU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan eks Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabessy sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Kasus tersebut berkaitan dengan proyek tahun anggaran 2020 senilai Rp12,4 miliar.

Dugaan korupsi terjadi ketika Muhammad Marasabessy atau Mat menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku periode 2020-2021.

Baca Juga:

• Bupati Fery Lepas Dua Pejabat Senior Labusel Usai 37 Tahun Mengabdi: Terima Kasih atas Dedikasi dan Pengabdian

Mat awalnya datang ke Kejati Maluku untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

Namun, setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar empat jam dan menjawab 14 pertanyaan, statusnya berubah menjadi tersangka.

Mat kemudian langsung ditahan. Ia digelandang menuju mobil tahanan dengan mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Radit Parulian mengatakan penetapan Mat sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti.

"Jadi penahanan Mat Marasabessy memenuhi dua alat bukti, jadi total ada tujuh orang tersangka," ujarnya di Gedung Kejati Maluku, Senin (31/8/2026).

Radit mengatakan total terdapat tujuh tersangka yang telah ditahan dalam perkara dugaan korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku selama Agustus 2026.

Selain Mat Marasabessy, tersangka lainnya adalah kontraktor Noval, Kepala Bidang Cipta Karya Nur Madas, Kepala Bidang PKP Ela Sopalauw, mantan Kepala Bidang Cipta Karya Andriani, Kepala UPTD Anita Muin, serta Direktur PT Kusuma Jaya Abadi Dwi Priambada Kurniawan.

Kasus tersebut bermula dari proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Proyek itu dibiayai melalui pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

Pagu anggaran proyek mencapai Rp12,4 miliar.

Setelah melalui proses tender, pekerjaan dimenangkan PT Kusuma Jaya Abadi dengan nilai kontrak yang disebut mencapai sekitar Rp12,48 miliar.

Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah persoalan.

Sejak tahap awal, proyek disebut tidak berjalan sesuai ketentuan. Salah satunya tidak adanya konsultan perencanaan.

Lokasi pekerjaan juga disebut berubah-ubah tanpa didukung perencanaan yang memadai.

Selain itu, perubahan atau addendum kontrak dilakukan berulang kali tanpa dokumen contract change order (CCO) dan justifikasi teknis.

Persoalan lain ditemukan dalam proses pembayaran.

Pembayaran termin disebut telah mencapai 100 persen, meski pekerjaan fisik di lapangan belum dinyatakan selesai.

Dokumen progres pekerjaan juga diduga direkayasa untuk seolah-olah memenuhi persyaratan pencairan dana.

Dokumen prestasi pekerjaan disebut dibuat seakan-akan bobot pekerjaan telah tercapai, meski kondisi fisik di lapangan belum memenuhi persyaratan.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, negara disebut mengalami kerugian sekitar Rp3,8 miliar.

Kejati Maluku masih memproses perkara tersebut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku.* (cn/ad)

Bupati Fery Lepas Dua Pejabat Senior Labusel Usai 37 Tahun Mengabdi: Terima Kasih atas Dedikasi dan Pengabdian

Rico Waas “Gas” Hasil Reses DPRD Medan: Program yang Bisa Dikerjakan, Eksekusi Minggu Ini

Kejagung Sita Rp401 Miliar dalam Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel di Sultra

Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp22,1 Triliun untuk 2027, Ini Alasannya

Bobby Nasution Gaspol Kembangkan BRT Mebidang, Organisasi Pengelola Ditargetkan Rampung 2026

Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Perkuat Sinergi, Cegah Risiko Hukum Sejak Dini