Diduga Sekda Batu Bara Enggan Memberi Keterangan Terkait Defisit Anggaran,Ketua DPRD Beri Kejelasan

BATU BARA – Polemik terkait defisit anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara, Sumatra Utara, pada tahun anggaran 2023 menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Batu Bara, Jumat (12/7/2024).

Informasi yang didapatkan oleh awak media Bitv hampir setahun lalu menggerakkan tim turun ke lapangan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Awak media Bitv mendatangi kantor Bupati Kabupaten Batu Bara yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.63, Kecamatan Lima Puluh Kota, untuk menjumpai Sekretaris Daerah (Sekda) yang dipimpin oleh Norma Deli Siregar, S.E., M.M., guna mencari klarifikasi terkait defisit anggaran Pemkab Batu Bara.

Sesampainya di kantor Bupati sekitar pukul 11:50 WIB, awak media meminta izin kepada penjaga pintu (piket) untuk bertemu dengan Sekda Batu Bara. Namun, penjaga piket yang dijaga oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Batu Bara menjelaskan bahwa Buk Sekda sedang tidak berada di tempat karena menghadiri rapat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara.

Mendapatkan informasi tersebut, awak media bergegas menuju kantor DPRD Kabupaten Batu Bara untuk mencari informasi lebih lanjut. Sesampainya di gedung DPRD Kabupaten Batu Bara, awak media menunggu hingga rapat selesai. Setelah rapat usai, awak media segera meminta keterangan mengenai defisit anggaran Pemkab Batu Bara.

Namun, saat diwawancarai, Buk Sekda hanya mengucapkan beberapa kata sebelum bergegas masuk kembali ke dalam ruangan Sekwan. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan, “Kenapa ketika diwawancara Buk Sekda masuk kembali ke ruangan padahal rapat sudah selesai? Apakah Buk Sekda tidak bisa menjawab terkait defisit anggaran Pemkab Batu Bara atau ada pembahasan lain?”

Menunggu lebih dari satu jam, Buk Sekda tidak kunjung keluar. Awak media Bitv kemudian mencari informasi dari sumber lain dan mendapatkan bahwa keterangan terkait defisit anggaran bisa diperoleh dari Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, M. Syafii. Awak media segera menjumpai Ketua DPRD di ruang Rapat Paripurna.

Dalam ruangan tersebut terlihat Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara M. Syafii, S.H., Ismar Khomri, S.S., selaku Wakil Ketua DPRD, Syafrizal, S.E., M.A.P., selaku Wakil Ketua DPRD, dan beberapa anggota lainnya.

Saat dikonfirmasi, M. Syafii membenarkan bahwa Pemkab Batu Bara sedang mengalami defisit anggaran. Ia menjelaskan bahwa defisit ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Batu Bara, tapi di provici sumut pemirintha pusat juga sedang mengalami defisit.

“Defisit itu terjadi karena belanja tidak sesuai dengan pendapatan. Kita biasa memproyeksikan pendapatan seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dari pusat,dana dbh dari provinci dan lainnya. Jika pendapatan dari pusat tidak sesuai dengan proyeksi, sementara belanja sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), itulah yang menyebabkan defisit,” jelas M. Syafii.

Awak media juga menyinggung terkait jalan rusak di Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, yang baru saja selesai sekitar empat bulan yang lalu dari APBD Tahun Anggaran 2023.

M. Syafii menjelaskan, “Terkait masalah pekerjaan apakah sudah dibayar atau belum, tentu ini kewenangan pertama inspektorat selaku tim audit pemerintah APIP. Jika ada laporan, kami akan melakukan pengawasan. Kami akan tinjau ke lapangan dan sejauh ini belum ada laporan resmi masuk.”

“Terkait pekerjaan tahun 2023 itu sudah diaudit oleh APIP kita, bahkan sudah diaudit oleh BPK dan hasilnya sudah keluar dari LHP BPK RI. Jika secara fisik memang tidak sesuai dengan hasil audit, kami juga bisa turun ke lapangan untuk melihat kondisi secara langsung,” tambah M. Syafii.

(N/014)