Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MAKASSAR -Sejak penerapan sistem pembayaran non tunai untuk kendaraan roda dua di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, antrean panjang terjadi di pintu masuk. Minggus Gandegua, General Manager PT Angkasa Pura I, mengonfirmasi bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, meskipun menyebabkan sedikit ketidaknyamanan awal bagi pengguna jasa.
Implementasi dimulai pada 1 April 2024, setelah sebelumnya hanya kendaraan roda empat ke atas yang sudah menerapkan sistem serupa sejak awal tahun. Meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai platform, termasuk siaran pers dan media sosial, ternyata masih terdapat kendaraan yang belum dilengkapi kartu uang elektronik.
Minggus menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pengguna jasa dengan menyediakan kios pembelian kartu dan pengisian dana di sekitar area pintu masuk bandara. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir gangguan akibat antrean panjang yang terjadi.
Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan kesiapan pengguna dalam mengadopsi teknologi baru ini. Meskipun demikian, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional di Bandara Sultan Hasanuddin, sesuai dengan standar internasional.
Dalam upayanya untuk mempermudah transisi, petugas telah ditempatkan di area toll gate untuk memberikan bantuan dan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa. Hal ini sejalan dengan komitmen PT Angkasa Pura I dalam memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna jasa bandara.
Penerapan sistem non tunai untuk kendaraan roda dua di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dapat dianggap sebagai langkah progresif dalam meningkatkan efisiensi layanan dan mendukung perkembangan teknologi di sektor transportasi. Meskipun demikian, perlu adanya penyesuaian dan koordinasi yang lebih baik untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dalam proses implementasi ini.
(N/014)
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN