Inflasi di Atas 3% di Sejumlah Provinsi, Tito Karnavian Ingatkan Pentingnya Pengendalian Ekonomi

JAKARTA -Suara kekecewaan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bergema di tengah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, hari ini. Ketidakpuasannya tidak tersembunyi ketika ia mengungkapkan bahwa masih banyak provinsi yang melaporkan angka inflasi di atas rata-rata nasional yang telah ditetapkan sebesar 3,0%.

Tito Karnavian, yang sebelumnya dikenal sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menyoroti ketidaksetaraan dalam penurunan inflasi di seluruh negeri. Meskipun angka inflasi nasional telah berhasil dipertahankan pada level yang diinginkan, namun kenyataannya, beberapa daerah masih gagal mencapai target tersebut.

Dalam paparannya, Tito mengakui upaya keras yang telah dilakukan oleh sejumlah daerah untuk menjaga inflasi tetap stabil pada angka 3,0%. Namun, dia menekankan pentingnya untuk tidak terlena dengan angka yang telah turun tersebut. Bahkan, Tito menyoroti bahwa tidak semua daerah mampu menurunkan inflasi di bawah angka tersebut.

Pemerintah pusat tidak akan memandang remeh masalah inflasi, terutama ketika beberapa provinsi masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Provinsi-provinsi seperti Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Bangka Belitung mendapat apresiasi atas kinerja mereka dalam menjaga inflasi pada level yang diinginkan. Namun, kekecewaan Tito muncul ketika ia menyebutkan provinsi-provinsi lain yang masih belum mampu mengejar angka tersebut, seperti Gorontalo dan Bali.

Meskipun Indonesia dapat membanggakan diri atas pencapaian inflasi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura, namun tantangan tetap ada di level lokal. Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan pernah berpuas diri dengan angka inflasi 3%. Hal ini memerlukan perhatian khusus, terutama dari penjabat gubernur di masing-masing daerah, untuk memastikan bahwa inflasi tetap terkendali.

Sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah daerah, pengendalian inflasi menjadi prioritas yang tak terelakkan. Tito menegaskan bahwa upaya dalam mengendalikan inflasi harus diimplementasikan secara ketat, dan tidak boleh ada daerah yang terlepas dari atensi penuh dalam menghadapi tantangan ekonomi ini.

Dalam momen ini, fokus pada pengendalian inflasi bukanlah sekadar tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi merupakan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Keberhasilan dalam mengatasi inflasi akan membawa dampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

(N/014)