
Gubernur Bobby Nasution Genjot Program CERDAS, Targetkan Sumut Bebas Blank Spot!
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
BANYUWANGI -Aliansi Setia Nawaksara Indonesia (SNI) dan Persatuan Pewarta Banyuwangi bersatu dalam upaya mengungkap maraknya peredaran rokok ilegal di beberapa kelurahan Kabupaten Banyuwangi. Kolaborasi ini menghasilkan temuan mengenai locus rokok ilegal, yang dengan mudah ditemukan di berbagai warung dan toko kecil di sekitar Banyuwangi. Fenomena ini menjadi sorotan utama, pantas disebut “bodong” karena rokok tersebut diperjualbelikan tanpa bandrol atau pita cukai yang sah.
Ketua Umum Aliansi SNI, Raden Teguh Firmansyah, melakukan langkah konkret dengan berkomunikasi secara langsung dengan salah satu anggota Bea Cukai Banyuwangi, Sigra Yoga, melalui pesan WhatsApp. Namun, respons dari pihak Bea Cukai justru mengejutkan. Meskipun data akurat mengenai locus rokok ilegal telah disampaikan, pihak Bea Cukai menyarankan untuk tidak gegabah dalam mengambil tindakan, dengan alasan perlunya pemetaan yang lebih mendalam dan strategi operasi yang matang.
Namun, belum adanya tindak lanjut dari pihak Bea Cukai Banyuwangi menimbulkan kecurigaan. Raden Teguh Firmansyah menyatakan ketidakpuasan atas respons yang lamban dan tidak jelas, bahkan menduga adanya kemungkinan transaksi antara pengusaha rokok ilegal dengan pihak Bea Cukai Banyuwangi.
Dalam menghadapi kondisi ini, Raden Teguh Firmansyah mengajak pihak Bea Cukai dan aparat penegak hukum untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pembelian rokok ilegal secara langsung. Ia menyatakan bahwa jika pihak Bea Cukai tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka akan dilaporkan ke Ombudsman atas ketidakmampuannya memberikan pelayanan yang memadai.
Ari Bagus Pranata, pendiri Persatuan Pewarta Banyuwangi, juga turut angkat bicara. Ia menyatakan kesiapan untuk melakukan investigasi lebih lanjut jika aparat yang berwenang tidak mampu menindaklanjuti kasus ini. Menurutnya, peredaran rokok ilegal bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Marta Yofi Winatha, Wakil Pimpinan Redaksi Media Online Jejakindonesia.id, menyoroti dampak dari peredaran rokok ilegal terhadap keuangan negara. Ia menegaskan bahwa penanganan peredaran rokok ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi masalah serius bagi penerimaan pajak negara.
Dengan demikian, maraknya peredaran rokok ilegal di Banyuwangi bukan sekadar masalah lokal, tetapi juga menyangkut integritas keuangan negara. Perlunya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini menjadi kunci utama untuk menegakkan keadilan dan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanNIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
NasionalPADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PemerintahanMEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
PendidikanBINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
KesehatanTEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
PemerintahanBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
PemerintahanDENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
NasionalTABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan