Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMUT -Perjalanan kasus korupsi yang menjerat Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga, terus mengalami perkembangan signifikan. Hal teranyar yang terjadi adalah penyitaan uang sebesar Rp48,5 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut diduga merupakan hasil dari aktivitas pidana suap yang melibatkan para tersangka dalam kasus ini.
Menurut Juru Bicara KPK, Ali Fikri, uang sebesar itu tersebar di beberapa rekening bank dengan salah satunya atas nama tersangka Erik sendiri. Proses pemblokiran dan penyitaan rekening bank dilakukan setelah koordinasi bersama pihak bank terkait.
Penyitaan uang dalam jumlah besar ini diharapkan dapat menjadi penguat bukti dalam kasus dugaan suap yang sedang ditangani. KPK berupaya agar uang tersebut dapat dijadikan bukti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Tujuannya adalah untuk merampas aset yang diduga berasal dari korupsi dan mengembalikannya menjadi milik negara melalui proses asset recovery.
Selain penyitaan uang, KPK juga telah menyita rumah mewah yang diduga milik Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga. Rumah mewah tersebut, yang terletak di Kota Medan, disita sebagai bagian dari pengembangan kasus yang mencakup tautan erat antara aset tersebut dengan kasus penerimaan suap yang terkait dengan Erik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses penyelidikan dan penanganan kasus ini akan terus berlanjut. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini akan bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. KPK juga berkomitmen untuk melakukan proses recovery aset demi mengembalikan kerugian negara yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Dengan penyitaan uang sebesar Rp48,5 miliar dan aset lainnya, KPK menunjukkan keberhasilannya dalam menindak tindak pidana korupsi dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama memerangi korupsi demi terciptanya tatanan pemerintahan yang bersih dan transparan.
(N/014)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN