Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan smelter nikel dan pabrik pembuatan baja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong oleh investor asal China. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, George Yarangga, menyatakan bahwa dukungan pemerintah terhadap kehadiran investor asing di KEK Sorong sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Papua Barat Daya.
“Dukungan kami terhadap investor asal China ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan potensi KEK Sorong,” ungkap George di Sorong, Minggu.
Menurut George, KEK Sorong telah diberi perhatian khusus oleh pemerintah pusat, dan kini saatnya untuk memanfaatkan potensi tersebut. Dalam hal ini, Pemprov Papua Barat Daya berkomitmen untuk bersinergi dengan baik dengan investor asing demi kelancaran pembangunan smelter nikel dan pabrik baja.
“Pembangunan smelter nikel dan pabrik baja di KEK Sorong akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami bersama Pemerintah Kabupaten Sorong siap untuk mendukung rencana ini,” tambahnya.
Untuk menggerakkan pembangunan tersebut, pada tanggal 16 Maret 2024, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten Sorong dan pihak investor telah melakukan pertemuan terbatas di Kota Sorong. Pertemuan ini membahas persiapan rencana peletakan batu pertama pembangunan pabrik smelter di KEK Sorong.
Direktur Utama PT Sino Consultant Investment Indonesia, Adriana Imelda Daat, menjelaskan bahwa investasi senilai Rp75 triliun untuk pembangunan dua pabrik tersebut merupakan komitmen serius dari perusahaan China. Pembangunan ini juga akan menggunakan metode ekonomi hijau untuk menjaga lingkungan sekitar.
“Kami berharap pembangunan pabrik smelter nikel dan pabrik baja ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Kami juga akan mengutamakan perekrutan tenaga kerja dari orang asli Papua,” ungkap Adriana.
Adriana juga menekankan bahwa peninjauan lapangan yang dilakukan sebelumnya telah memastikan bahwa KEK Sorong sudah siap menjadi lokasi investasi yang strategis. Dengan pembangunan ini, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Papua Barat Daya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sorong juga siap untuk memberikan segala bentuk dukungan dan fasilitas yang diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan investor, diharapkan KEK Sorong dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya.
(K/09)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL