Puskesmas Arosbaya Bangkalan Tolak Tangani Bayi Sakit

BANGKALAN -Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan responsif menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, kisah keluarga Rifki Arifudin di Bangkalan, Jawa Timur, menyoroti tantangan dalam akses pelayanan medis yang memadai di Puskesmas Arosbaya. Pada Jumat (8/3/2024), Rifki dan keluarganya merasakan kekecewaan mendalam saat Puskesmas menolak menangani bayinya yang sakit.

Awalnya, dengan kekhawatiran akan kondisi bayinya yang sakit, istri Rifki segera membawa anaknya ke Puskesmas Arosbaya pada pukul 02.30 WIB. Namun, harapan mereka untuk mendapatkan perawatan cepat terhenti ketika petugas puskesmas menolak menangani pasien dengan alasan kamar penuh. Meskipun Rifki memohon agar anaknya diperiksa, permintaan tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas.

Dalam keadaan putus asa, keluarga Rifki kemudian disarankan untuk mencari perawatan medis di puskesmas lain. Namun, pengalaman ini meninggalkan rasa kecewa yang mendalam terhadap Puskesmas Arosbaya.

Menyikapi insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Nur Hotibah, menyatakan bahwa permasalahan di Puskesmas Arosbaya dipicu oleh miskomunikasi antara kedua belah pihak. Ia menegaskan bahwa pasien seharusnya mendapatkan pemeriksaan, meskipun terjadi rujukan ke puskesmas lain akibat keterbatasan fasilitas. Namun, cara penyampaian informasi yang kurang jelas menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan keluarga pasien.

Hotibah juga menegaskan pentingnya menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemeriksaan pasien, serta memastikan bahwa layanan medis harus tetap maksimal meskipun dalam kondisi keterbatasan ruang dan waktu.

Sementara itu, sebagai langkah rekonsiliasi, Hotibah berencana untuk bertemu dengan keluarga Rifki. Tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan secara langsung dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

Kisah keluarga Rifki Arifudin di Puskesmas Arosbaya menjadi pengingat bagi semua pihak terkait pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan responsif. Semua pihak, baik petugas kesehatan maupun pemangku kepentingan terkait, harus bersinergi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak diskriminatif.

(K/09)