Wagub Sumut Bekali Taruna Akmil Soal Kepemimpinan, Tekankan Integritas dan Kejujuran
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya membagikan pengalaman hidup serta nilainilai kepemimpinan kepada para Taruna Akademi Mil
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Proses seleksi Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 menuai sorotan setelah Hery Susanto yang baru dilantik ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Panitia seleksi (pansel) dan DPR RI mengaku tidak mengetahui adanya persoalan hukum saat proses seleksi dan uji kelayakan berlangsung.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas lolosnya Hery dalam proses tersebut. Ia menegaskan DPR tidak mengetahui adanya dugaan korupsi saat fit and proper test dilakukan pada Januari 2026.
"Kalau memang ada yang salah dari kami Komisi II dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terutama, kami minta maaf kepada publik," kata Zulfikar, Jumat (17/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan DPR hanya memilih dari 18 nama yang diajukan pansel, dengan asumsi seluruh kandidat telah melalui proses seleksi yang ketat, transparan, dan objektif.
"Tentu timsel juga sudah bekerja dengan baik, sehingga kami berasumsi itu yang terbaik," ujarnya.
Zulfikar juga menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.
"Kalau memang terkait hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada prosedur dan mekanisme yang berlaku," tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI, Erwan Agus Purwanto, mengaku terkejut atas penetapan Hery sebagai tersangka. Ia menyebut tidak ditemukan indikasi perbuatan korupsi selama proses seleksi berlangsung.
"Kami belum menemukan ada indikasi perbuatan korupsi dari saudara Hery Susanto," kata Erwan.
Ia menjelaskan, proses seleksi dilakukan berlapis mulai dari administrasi, tes kompetensi, psikologi, wawancara, hingga penelusuran rekam jejak yang melibatkan sejumlah lembaga seperti KPK, BIN, dan PPATK.
Namun demikian, ia mengakui kejadian ini menjadi pelajaran penting agar tidak terulang di masa mendatang.
Sementara itu, Ombudsman RI turut menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kasus yang menjerat pimpinannya dan menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.*
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya membagikan pengalaman hidup serta nilainilai kepemimpinan kepada para Taruna Akademi Mil
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebanyak 450 prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik IndonesiaPapua Nugini (Satgas Pamtas RIPNG) dari Batalyon Koman
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pengacara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febr
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan proses penunjukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia FIFA 2026 bersama unsur Foru
NASIONAL
JAKARTA Juru Bicara Partai Gerindra Andre Rosiade meminta pengacara Hotman Paris Hutapea tidak mengaitkan kasus hukum yang menjerat mantan
POLITIK
SIBOLGA Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sibolga menjatuhkan vonis terhadap lima terdakwa kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang membawa nama Presiden Prabowo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman angkat bicara terkait isu yang menyebut tanah masyarakat Papua dijual dengan harg
NASIONAL
JAKARTA Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan profesi ju
NASIONAL