Pemerintah Tetapkan Kriteria Penerima Program Bedah Rumah BSPS, Ini Syarat Lengkapnya
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA – Proses seleksi Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 menuai sorotan setelah Hery Susanto yang baru dilantik ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Panitia seleksi (pansel) dan DPR RI mengaku tidak mengetahui adanya persoalan hukum saat proses seleksi dan uji kelayakan berlangsung.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas lolosnya Hery dalam proses tersebut. Ia menegaskan DPR tidak mengetahui adanya dugaan korupsi saat fit and proper test dilakukan pada Januari 2026.
"Kalau memang ada yang salah dari kami Komisi II dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terutama, kami minta maaf kepada publik," kata Zulfikar, Jumat (17/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan DPR hanya memilih dari 18 nama yang diajukan pansel, dengan asumsi seluruh kandidat telah melalui proses seleksi yang ketat, transparan, dan objektif.
"Tentu timsel juga sudah bekerja dengan baik, sehingga kami berasumsi itu yang terbaik," ujarnya.
Zulfikar juga menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.
"Kalau memang terkait hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada prosedur dan mekanisme yang berlaku," tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI, Erwan Agus Purwanto, mengaku terkejut atas penetapan Hery sebagai tersangka. Ia menyebut tidak ditemukan indikasi perbuatan korupsi selama proses seleksi berlangsung.
"Kami belum menemukan ada indikasi perbuatan korupsi dari saudara Hery Susanto," kata Erwan.
Ia menjelaskan, proses seleksi dilakukan berlapis mulai dari administrasi, tes kompetensi, psikologi, wawancara, hingga penelusuran rekam jejak yang melibatkan sejumlah lembaga seperti KPK, BIN, dan PPATK.
Namun demikian, ia mengakui kejadian ini menjadi pelajaran penting agar tidak terulang di masa mendatang.
Sementara itu, Ombudsman RI turut menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kasus yang menjerat pimpinannya dan menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.*
(k/dh)
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari bantu
POLITIK